Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dilema Kades di Lombok Timur dalam Penyaluran BLT Desa

151

Khaeri Fathullah

SELONG, DS – Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Des, selama enam bulan bagi warga terdampak Covid-19, dinilai memberatkan  desa-desa yang ada di Lombok Timur.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Khaeri Fatullah, penerapan amanat PMK 50 tersebut dapat saja dipenuhi apabila desa belum terlanjur melaksanakan kegiatan pembangunan fisiknya. Namun, dengan kondisi desa yang telah menjalankan pembangunan fisik, tentunya menjadi kendala dalam memenuhi amanat PMK 50 tersebut.

“Kalau desa belum melaksanakan kegiatan pembangunan, saya rasa sanggup saja. Tapi, dengan kondisi 51 desa yang telah melakukan pembangunan fisik, ini jelas terkendala dengan PMK 50 itu. Karena nanti kuotanya tidak bisa terpenuhi,” beber Khaeri usai menggelar hearing di Polres Lombok Timur, Senin (16/06/2020).

Ditambahkannya, pemberian BLT desa bisa merata bagi seluruh masyarakat desa. Asalakan, BLT desa tidak ditentukan besaran nominal yang diberikan.

Seperti halnya dalam PMK 50 yang mengamanatkan untuk memberikan BLT Desa sebesar Rp. 600 ribu untuk tiga bulan pertama. Dan Rp. 300 ribu untuk tiga bulan kedua.

“Perintah saja kami mengatur dengan kemampuan yang ada. Saya kira tidak ada masalah di desa itu,” ujarnya.

Selain dengan tidak menentukan besaran nominal BLT Desa, mengurangi jumlah kuota penerima manfaat adalah salah satu cara memenuhi amanat PMK 50. “Bisa, dengan catatan tidak mengacu dengan kuota yang telah ditentukan oleh Bupati. Misalnya dari 200, 50 atau 70 tidak masalah,” pungkasnya.

Dengan besaran nominal dan kuota penerima manfaat yang telah ditentukan tersebut, menjadi dilema bagi kepala desa di Lombok Timur. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.