Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dikabar Produk NTB Diekspor ke Israel, Ketua DPRD NTB dan Mantan Wagub Bereaksi

153

MATARAM, DS – Pemprov NTB yang dikabarkan melakukan hubungan dagang dengan negara Israel menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya, mantan Wakil Gubernur NTB H. Muhamad Amin yang tidak menyetujui hubungan dagang tersebut mengingat pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu.

“Apa untungnya kita bermitra dengan Israel. Kan sudah jelas, Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak mengakui negara Israel. Kondisi ini melanjutkan kebijakan pemerintahan presiden sebelumnya,” ujar Amin menjawab wartawan, Selasa (25/8).

Amin menyarankan, sebaiknya Gubernur berserta Wagub mengecek jajarannya yakni, Kadis Perdagangan NTB. Pasalnya, sejak pemerintahan gubernur dan wagub sebelumnya, termasuk dirinya bersama Dr. TGH Muhamad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) tidak pernah ada pengiriman ekspor produk NTB ke negara yang berkonflik itu.

“Kita harus konsisten. Apa iya pak gubernur dan Bu Wagub tahu soal pengiriman produk NTB itu. Kok saya kira beliau malah tidak tahu karena saya kenal pak gubernur dan bu Wagub soal komitmennya pada negara Palestina,” tegasnya.

“Ingat, kerjasama luar negri kan ada sepengetahuan dan seizin Pemerintah Pusat. Disini, pintu masuk pak gubernur untuk melacaknya ke Kemenlu dan Kementrian Perdagangan RI terkait jika benar kabar ada produk NTB bisa lolos ke Israel,” sambung Amin menjelaskan.

Baiq Isvie

Terpisah, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah mengaku aneh jika Pemprov NTB melakukan hubungan dagang dengan Israel, sementara pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

“Setahu saya, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi ini aneh NTB melakukan ekspor ke Israel,” tegasnya, kemarin.

Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini pun bertanya-tanya dengan sikap Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang mengizinkan produk-produk NTB di ekspor ke Israel. Sementara disisi lain, antara Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Saya tidak tahu, apakah tidak ada hubungan diplomasi mempengaruhi hubungan dagang. Untuk itu, silahkan tanya kepada gubernur apa alasannya,” kata Isvie.

Menurut Isvie, pihaknya tidak mempersoalkan Pemerintah Provinsi NTB ingin menjalani kerjasama dengan negara manapun asalkan memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Namun, jika tidak ada, ia meminta hal tersebut tidak dilakukan karena bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia.

“Kalau mau kirim ke Australia atau Amerika, silahkan. Tetapi jangan ke Israel, karena itu tadi kita tidak memiliki hubungan diplomatik,” tegas politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur tersebut.

Oleh karena itu, Isvie sangat menyayangkan sikap Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB yang sudah membuka hubungkan dagang dengan Israel.

“Saya sangat menyayangkan itu bisa terjadi, sedangkan pemerintah kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan Provinsi NTB membantah mengikat perjanjian dagang dengan Israel.

“Meski sejumlah produk NTB tercatat masuk ekspor ke Israel dan negara Timur Tengah lainnya, namun NTB tidak punya ikatan kerjasama dalam bentuk perjanjian dagang,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, H Fathurrahman.

Ia mengakui, produk-produk NTB tercatat berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang biasa disebut Certificate of Origin (COO). Surat ini merupakan sertifikat asal barang, dimana dalam sertifikat dinyatakan bahwa barang/komoditas yang di ekspor berasal dari daerah/negara pengekspor.

“SKA digunakan untuk mengontrol laju ekspor di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no 19 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia. Memang produk kita di ekspor ke sejumlah negara, tetapi tidak ada perjanjian dagang (dengan Israel) itu,” tegas Fathurrahman. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.