BSK Samawa

Digelar 14 Februari 2024, KPU NTB Mulai Matangkan Tahapan Pemilu

FOTO. Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Parmas, Agus Hilman. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 jatuh pada pada 14 Februari. Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat kerja, pada Senin (24/1).

Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Parmas, Agus Hilman, mengatakan, baik pemerintah dan DPR dan KPU telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024.

Hanya saja, keputusan waktu pelaksanaan pemilu untuk baru dalam bentuk keputusan politik. Karena nanti hasil kesepakatan itu akan diperkuat lagi oleh regulasi yakni dalam bentuk Keputusan KPU.

“Tapi itu soal tekhnis saja, yang jelas dengan kesepakatan itu sekarang sudah ada kepastian jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Sebab dengan adanya kepastian ini, maka bagi kami sebagai penyelenggara sudah bisa mulai melakukan persiapan-persiapan dari sekarang,” ujar Hilman pada wartawan, Selasa (25/1).

Menurut dia, dengan ditetapkannya waktu pelaksanaan pemilu 2024 itu, maka dipastikan tahapan pemilu akan dimulai dari tahun 2022 ini. Hal itu merujuk dari pengaturan terkait dengan tahapan pemilu itu dilaksanakan minimal selama 20 bulan.

“Artinya 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara tanggal 14 Februari itu sudah masuk ditahun 2022 ini. Sehingga tahapan pemilu itu dipastikan sudah mulai diawal tahun 2022 sekarang ini,” ungkap Hilman.

Ia mendaku, terkait tahapan. Tentunya, program dan jadwal yang lainnya akan dilakukan konsultasi dan pendalaman lebih lanjut bersama pemerintah dan DPR. Pendalaman itu dilakukan karena menyangkut efesiensi waktu dan juga anggaran.

“Jadi yang baru disepakati tadi itu hanya soal waktu hari H pemungutan suara saja. Tapi terkait dengan tahapan yang lain masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR,” tegas dia.

“Misal seperti waktu pelaksanaan tahapan, dimana usulan KPU itu sekitar 25 bulan, tapi pemerintah menginginkan dipersingkat. Kemudian tahapan masa kampanye, juga pemerintah meminta dipersingkat. Itu semua harus dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR karena ini menyangkut anggaran,” sambung Agus Hilman. RUL.

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.