Berbagi Berita Merangkai Cerita

Diduga Ada Permainan, Ratusan Miliar Pendapatan Daerah Menguap PDIP dan PKS NTB Desak BPK Lakukan Audit Investigatif

0 21

MATARAM, DS – Sejumlah fraksi DPRD NTB menilai tata kelola aset milik Pemprov NTB masih belum optimal. Akibatnya, hingga kini retribusi tempat penginapan milik pemprov guna menyokong penerimaan daerah masih minim. Data laporan keuangan tahun 2015 menyebut hanya mencapai sebesar Rp 1, 8 miliar lebih.

Padahal, pemprov memiliki sebanyak 11 bangunan yang memiliki ratusan kamar, diantaranya Wisma Penghubung NTB di Jakarta, Wisma Praja, Wisma Seruni, Wisma Tambora, Asrama Koperasi, Asrama BPTK, Taman Budaya, Diklat Pertanian, dan Asrama Dinas Perkebunan.
Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan ST, mengatakan, keseluruhan nilai penerimaan dari 11 bangunan penginapan milik pemprov, ketika dikalkulasikan, tiap hari pemasukannya ke daerah hanya mencapai Rp 5 juta. “Ini jelas tidak masuk akal,” tegasnya menjawab DS, Kamis (18/5).

Menurutnya, besaran tarif yang menjadi lampiran dalam raperda retribusi daerah yang diajukan pihak eksekutif dianggap sia-sia kalau belum dilakukan uji klinis atau minimal uji petik terkait dengan kelayakan besaran tarif retribusi tersebut.

PKS, kata dia, justru menganggap pemerintah daerah belum sungguh-sungguh melakukan penataan, reformasi, bahkan melakukan revolusi pengelolaan terhadap aset-aset yang dimiliki. Sehingga, aset yang nilainya cukup besar tersebut kontribusinya sangat rendah bagi penerimaan daerah.

“Kami mengusulkan, agar pemerintah daerah segera menyusun proposal khusus yang dibahas secara khusus dan mendalam terkait dengan pengelolaan tempat penginapan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujar Johan.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTB, Ir. Made Slamet, menyayangkan pengenaan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sangat murah diantaranya di Gili Trawangan, KLU. Menurutnya, retribusi untuk tanah pemda di Gilli Trawangan per meter persegi hanya dihargakan sebesar Rp 25 ribu per tahun, atau setara dengan 2,5 juta per are per tahun atau 25 juta per hektar per tahun. Padahal, tanah-tanah yang berada di distinasi unggulan pariwisata di NTB tersebut nilai lahannya diatas Rp 100 juta per are.

“Total nilai retribusi kekayaan daerah pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 4,2 miliar lebih. Ini jelas, sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai aset yang kita miliki. Harusnya, sesuai hitungan kami, harga perolehan aset tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” tegas Made.

Pihaknya sepakat dengan usulan Fraksi PKS agar pimpinan DPRD NTB segera bersurat ke BPK-RI untuk melakukan audit investigatif guna meneliti besaran potensi penerimaan daerah dari retribusi atas kekayaan daerah dan aset lainnya.

“Kami mencurigai indikasi ada permainan oleh oknum tertentu di lingkup pemprov. Sehingga, kekayaan daerah dan potensi retribusi daerah kita banyak yang bocor. Jadi, memang perlu ada audit investigatif oleh BPK untuk menelusuri dugaan permainan itu,” tandas Made Slamet. fahrul

Leave A Reply