FOTO. Suasana hearing antara koalisi LSM Daerah, Gapeksindo dan perwakilan BP2JK yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB. (FOTO. RUL/
MATARAM, DS – Hampir 90 persen jasa konstruksi untuk menggarap proyek di dimenangkan oleh perusahaan jasa konstruksi dari luar NTB.
Hal ini menimbulkan keprihatinan karena kontraktor daerah justru kalah bersaing. Padahal, jika ditilik potensi pajak daerah apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan daerah dengan keberadaan pajak dari perusahaan lokal.
“Kita merasa tinggal di daerah Sulawesi. Ini karena sebagian paket yang diumumkan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) sebagain besarnya adah pemenang kebanyakan dari perusahaan luar. Wajarlah, kita sebut potensi badan pajak daerah yang diharapkan daerah bakal berkurang,” ujar Pengurus Asosiasi Gapeksindo NTB, H. Satriaman saat menyampaikan keluhannya dihadapan DPRD NTB, Kamis (11/2).
Menurut dia, dari total 19 paket yang dilelang oleh BP2JK di tahun 2021, hanya satu perusahaan lokal NTB yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Sementara, 18 perusahaan lainnya berasal dari luar NTB.
Satriaman mengatakan hanya di NTB para pengusaha jasa kontruksinya yang sopan juga santun dalam menerima keberadaan pengusaha luar yang terus datang berinvasi di wilayahnya.
Padahal, mereka mulai terhimpit soal pajak yang mulai kelimpungan dan sulit dibayarkan akibat minimnya pengusaha lokal mendapatkan kue dan porsi dari berbagai proyek selama ini.
“Bagaimana masalah sosial tidak muncul di daerah kita. Disinilah kami butuh kearifan dan bantuan DPRD NTB untuk bisa membantu eksistensi pengusaha lokal agar bisa memperoleh kue yang juga sesuai porsinya minimal ada keseimbangan,” tegasnya.
Satriaman menuturkan, keseimbangan kue yang dimaksud adalah kondisi yang tidak lagi timpang agar tidak terulang kembali dalam proses lelang, khususunya pada dana-dana yang bersumber dari APBN dan APBD untuk porsi pengusaha lokal.
“Minimal BP2JK juga tahu dan paham. Ini bukan soal dokumen atau teknis lainnya. Tapi pahami juga kondisi daerah kita yang butuh pajak daerah untuk membangun masyarakat NTB. Jika uang daerah terus dibawa keluar kapan NTB bisa tinggal landas memajukan rakyatnya,” jelasnya.
Hal sama dilontarkan Ketua Lamsida Ilham yahyu. Menurut dia, lembaga DPRD harus juga pro aktif melakukan pengawasan khususnya pada keberadaan balai milik kementrian yang ada di NTB.
Sebab, modus pengadaan proyek yang mereka lakukan sudah tidak baik. Yakni, adanya broker khusus yang dilepas baik di internal BP2JK maupun di UPT kementrian. Diantaranya, Balai Jalan Nasional maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Saat ini, di gedung dewan ini saya buka, kemarin ada seseorang berbicara soal BP2JK. Dan itu adalah orang dari sulawesi yang menelpon saya. Jadi, memang ada makelar proyek yang sudah bicara sistem yang sedari awal memang sudah diatur siapa pemenangnya,” ungkap Ilham.
“Sayang saat menelpon hape saya low bat. Jadi enggak bisa saya rekam pembicaraanya,” sambungnya.
Menjawab keluhan pengusaha lokal NTB melalui Gapeksindo. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir meminta agar siapapun yang merasa dirugikan dalam proses lelang proyek pemerintah agar melanjutkannya ke ranah hukum.
“Kita minta Asosiasi jasa kontruksi di NTB lebih kompak dan bersatu. Minimal, lebih garanglah membela sesama pengusahanya. Begitupun, kawan-kawan LSM juga bisa mengawal proses lelang itu agar bisa sesuai prosedur yang benar. Pokoknya, jika ada tender bermasalah maka segera dilaporkan. Ini agar ada efek jera, sehingga dugaan monopoli proyek tidak muncul lagi kedepannya di NTB,” tegas Muzihir menjelaskan.
Sebagai mantan Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi. Politisi PPP itu memahami kondisi pengusaha lokal termasuk modus permainan tender selama ini.
Sehingga, ia mendorong seluruh Asosiasi jasa kontruksi agar tidak kendor memperjuangkan hak para anggotanya.
“Jangan kita menggebu-gebu di awal serta panas-panas diluar, lantas terus diam. Begitu bos besar dari pengusaha besar menelpon, kita lantas mundur. Intinya, kami siap menindak segala keluhan dan persoalan ini lebih lanjut untuk kita kawal dam suarakan pada lembaga terkait,” tandas Muzihir.
Senada Muzihir. Anggota Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengatensi masukan dan temuan Pengurus Asosiasi Gapeksindo NTB terkait banyaknya proses tender proyek pemerintah di NTB yang justru dimenangkan oleh pengusaha luar.
Akibatnya, banyak uang NTB yang lari ke lua daerah sehingga berimplikasi pada pajak daerah yang bakal berkurang.
“Pastinya, masukan ini akan kita catat untuk bisa kita buatkan rekomendasi lembaga dewan agar bisa ditujukan pada pihak lain untuk bisa menjadikannya sebuah kerangka untuk menjadikannya sebuah pertimbangan pada proses tender kedepannya,” kata Sudirsah.
Sementara itu, Kassubag TU BP2JK Nyoman Suwarni mengatakan, tugas pihaknya hanya sebatas mengecek dan melakukan chek list dalam proses lelang dan tender tersebut.
Sebab, selanjutnya ada kelompok kerja (Pokja) yang bertugad untuk melaksanakan tender tersebut
Terkait banyaknya perusahaan luar NTB yang dinyatakan sebagai pemenang. Suwarni mengaku, hal ini dipicu proses lelangnya dilakukan terbuka untuk semua perusahaan apabila dokumennya terpenuhi.
“Pokja yang terbentuk diperiksa oleh tim pelaksana yang bertugas pertama untuk menyaring dokumen. Jadi, sebelum pokja menayangkan sesuai regulasi kementrian PUPR, semua proses dokumen dilakukan koreksi dengan teliti tanpa ada intervensi apapun,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Suwarni, proses evaluasi juga merujuk pada surat edaran (SE) Kemen PUPR bahwa, khusus dalan taraf evaluasi telah disosialisasikan pihaknya ke semua media. Yakni, Pokja tidak pernah tatap muka apalagi tahu siapa pemilik perusahaannya.
“Termasuk, siapa siapa dibalik perusahaan juga kami enggak pernah tahu. Apalagi, di era pandemi kami menggunakan zoom meting dalam melakukan verifikasinya,” kata dia.
“Kita bersyukur atas masukan kawan-kawan Asosiasi Jasa Kontruksi juga LSM yang kini banyak memantau proses lelang yang kami lakukan. Ini jadi upaya kami, kedepannya kita akan vekerja lebih baik lagi,” sambung Nyoman Suwarni. RUL.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.