Berbagi Berita Merangkai Cerita

Demokrat NTB AtensiPertemuan AHY-Jokowi

0 10

MATARAM, DS – Ketua DPD Demokrat NTB TGH. Mahally Fikri mengatakan, pertemuan antara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo tidak lain untuk meredakan situasi perpolitikan pascapilpres beberapa hari lalu.

Ia meminta semua pihak agar tidak membuat polemik apalagi mempolitisir pertemuan AHY dan Presiden Jokowi beberapa hari lalu itu. “Kalau di NTB pertemuan itu membuat adem para pengurus dan kader Demokrat, sehingga banyak para pihak yang selama ini menjadi rivalitas telah berbalik lagi menjadi sahabat,” kata Mahally

Mahally menegaskan, pihaknya mendukung pertemuan itu. Sebab, kelanjutan pembangunan tidak akan bisa berjalan, manakala prinsip ketegangan diantara para pihak yang berbeda dukungan saat Pilpres terus terjadi.

“Kami pengurus di daerah mendukung langkah mas AHY bertemu dengan pak Jokowi. Apapun dalihnya, semua pihak berkewajiban meredakan suhu politik agar negara ini bisa terus aman dan nyaman,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (16/5).

Mahally menjelaskan, semua hasil instrumen di pemilu, seperti hitung cepat, real count situng KPU dan Kawal Pemilu harus bisa dimaknai positif. Sebab, tidak tertutup kemungkinan pada pemilu ke depan ada alat ukur menggunakan teknologi yang semakin maju.

Mantan Ketua KPU NTB melanjutkan, jika proses akhir yang akan dipakai ialah penghitungan manual KPU. “Adanya, quick count, real count Situng, Kawal Pemilu hanya sebagai pembanding. Nanti riil yang digunakan dalam perhitungan adalah hitungan KPU secara manual. Disinilah, perlu pimpinan parpol itu ketemu agar ada kesapahaman bersama,” kata Mahally.

Ia menegaskan pula bahwa pertemuan AHY dengan Jokowi jangan diartikan Demokrat akan meninggalkan koalisi Adil dan Makmur pendukung Prabowo Subianto. Ia menegaskan, Partai Demokrat punya kewajiban moral politik sampai penetapan KPU terkait presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Posisi Demokrat saat ini adalah sebagai salah satu partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. “Jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan koalisi Adil Makmur dan pindah ke koalisi Jokowi. Politik tidak seperti itu. Partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral politiknya di koalisi Adil Makmur hingga selesai ditetapkan oleh KPU. Arahan ini juga kami terapkan di NTB saat ini,” tandas Mahally Fikri. RUL.

Leave A Reply