Selong, DS- Aksi unjuk rasa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuntut penertiban tambang ilegal di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (15/06), ricuh.
Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat para pendemo berupaya merangsek masuk ke Kantor Bupati Lombok Timur.
Suasana semakin tegang. Para pendemo membakar ban bekas dan berhasil menerobos blokade aparat keamanan hingga membuat pintu gerbang Kantor bupati rusak.
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah daerah menertibkan tambang ilegal dan menghentikan penarikan pajak dari tambang ilegal.
“Copot Kepala Bapenda karena tidak becus mengurus tambang ilegal, ” teriak orator pendemo, Indah.
“Kami mendukung kejaksaan melakukan penegakan hukum terhadap oknum oknum yang diduga terlibat dalam tambang ilegal, “sambungnya.
Suasana aksi mulai kondusif setelah Sekda Lombok Timur M. Juaini Taofik keluar menemui mahasiswa.
Di depan peserta aksi, Sekda Juaini Taofik mengakui masih banyak tambang ilegal yang belum mengantongi izin, jumlah sekitar 70 persen.
“Belum terbit izin ini kami definisikan, ada yang sedang ngurus izin, ada yang belum sama sekalisekali. Yang sudah punya izin itu kurang lebih 30 persen, “jelasnya.
Dia mengakui untuk mengurus izin tambang tidak mudah sesuai skalanya dan perizinan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan Kabupaten hanya memberikan rekomendasi.
“Karena itu, kita sudah dorong DPMTSP agar berkoordinasi dengan Pemprov untuk memfasilitasi para pelaku usaha agar tambangnya berizin, “ucapnya.
Sedangkan terkait pemungutan pajak MBLB di lokasi tambang ilegal, kata Sekda, ini sesuai dengan rekomendasi BPK.
“BPK merekomendasikan kepada Bupati Lombok Timur agar melakukan pendataan hotel dan penetapan sebagai wajib pajak serta melakukan pendataan dan penetapan pajak MBLB pemungutan pajak MBLB bagi perusahaan atau perorangan yang sudah dan belum memiliki izin usaha pertambangan, “papar Juaini membacakan rekomendasi BPK.
“Kalau dulu pembayaran pajak di pos perbatasan Jenggik, sekarang kami mulai menggeser karena kewajiban pajak itu hanya di penambang bukan di sopir. Karena itu kami fokus di mulut tambang, lalu menggunakan pembayaran secara non tunai, “terang Sekda
Bagi pemda, lanjutnya, apa yang disampaikan mahasiswa sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dan profesional.
“Bilamana ada oknum atau petugas kami yang terbukti misalnya, segera lapor ke kami, “tegasnya. “Kami juga tidak bisa gegabah, tentu kalau ada bukti tentu kita akan berikan sanksi, “imbuhnya.
Setelah menyampaikan aspirasinya, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur.lr
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.