Menu

Mode Gelap

Politik · 18 Nov 2019 21:45 WITA ·

Demo DPRD NTB, Ribuan Warga Loteng Sebut Perubahan Nama Bandara Kental Muatan Politis


					Ribuan warga Loteng saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB menolak perubahan nama bandara dari BIL menjadi BIZAM Perbesar

Ribuan warga Loteng saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB menolak perubahan nama bandara dari BIL menjadi BIZAM

MATARAM, DS – Sekitar 2.000 orang warga Lombok Tengah yang tergabung dalam dalam Gerakan Rakyat Menolak Pergantian nama Bandara (GERAM) mendatangi Gedung DPRD NTB pada Senin (18/11). Mereka menolak pergantian nama bandara yang awalnya bernama Bandara Internasional Lombok (BIL) atau Lombok Internasional Airport (LIA), dan kini telah berubah menjadi Bandara Zainuddin Abdul Majid (BIZAM).

Koordinator aksi Gerakan Rakyat Menolak (Geram) Lalu Hizzi mengatakan, perubahan nama bandara terkesan politis. “Kami kira perubahan nama bandara secara tiba-tiba ini terkesan politis, ini sangat dipaksakan, kenapa harus diubah,” tegas Hizzi dalam orasinya.

Ia mengatakan, perubahan nama bandara tersebut telah mengusik ketenangan masyarakat di wilayah Lombok Tengah yang selama ini telah merasa aman dan nyaman dengan nama bandara yang selama ini digunakan.

Apalagi, nama BIL atau LIA dianggap telah mewakili semua warga Pulau Lombok. “Perubahan nama bandaraa itu telah membuat masyarakat di Lombok Tengah bagian selatan mulai gaduh. Kita yang selama ini tidak terdengar konfliktelah mulai terusik dan jangan salahkan jika kami akan melakukan hal yang berlebihan jika perubahan nama bandara ini terus dipaksakan,” kata Hizzi.

Ia menyatakan, nama bandara yang sudah ada yakni, Bandara Internasional Lombok merupakan harga mati. Oleh karena itu, Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550/375/Dishub/2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 tahun 2018 terkait nama Bandara International Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) itu, cacat prosedural.

“Surat pak Gubernur yang merujuk pada SK Menhub itu telah menantang warga Lombok Tengah. Tolong pak Gubernur, gunakan akal sehatmu dan jangan bermanuver politik pada bandara yang lama diperjuangan warga Loteng ini, karena masyarakat siap pasang badan berhadapan dengan siapapun jika tanah kelahirannya di injak-injak,” tandas Hizzi.

Dalam aksi demonstrasi yang sempat diwarnai dialog saling panas antara perwakilan massa aksi dengan Ketua DPRD serta anggota DPRD setempat. Lalu Hizzi menuturkan, jika pihaknya membawa surat penolakan dari Bupati, Wabup dan seluruh anggota DPRD Loteng pada aksi kali ini.

“Surat ini adalah bukti jika bersatunya warga dan pemerintah Lombok Tengah untuk melawan perubahan nama bandara ini. harapan kami DPRD NTB juga melakukan hal serupa,” kata Hizzi.

Bentuk Pansus
Menjawab hal itu, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah mengatakan jika Gubernur Zulkieflimansyah telah melayangkan surat masuk terkait permintaan persetujuan pada lembaga DPRD untuk perubahan nama Bandara International Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
Meski demikian, kalangan DPRD NTB tidak akan langsung menyetujui keinginan Gubernur NTB tersebut sebelum panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD untuk mendalami persoalan perubahan nama bandara ini bekerja.

“Jadi, DPRD bekerja itu pakai aturan. Yakni, bagaimana pansus yang akan kita sahkan pada sidang paripurna itu turun ke masyarakat melihat kondisi di lapangan. Apalagi, selain kubu yang menolak perubahan nama, juga kabarnya sebentar lagi massa yang jumlahnya sama. Yakni, mereka yang mendukung perubahan nama bandara juga akan datang ke kantor DPRD NTB,” kata Isvie.

“Jadi, mari kita saling menahan diri. Insya Allah DPRD akan bekerja profesional untuk tidak timbul pergolakan di daerah kedepannya,” sambung dia.

Isvie mengatakan, pihaknya tidak bisa ujug-ujug langsung bersikap terkait perubahan nama tersebut tanpa adanya persetujuan para anggota DPRD dalam sidang paripurna DPRD setelah pansus yang dibentuk sudah bekerja melakukan penggalian informasi dan data-data di lapangan.

“Jangan saya dan pimpinan DPRD NTB lainn dipaksa untuk menandatangani sesuatu persetujuan tanpa ada mekanisme di dalamnya. Kami memahami kondisi bapak-bapak yang hadir. Tolong juga posisi kami di lembaga dewan ini juga dimengerti, sehingga alurnya akan baik kedepannya,” ucap Isvie.
“Semua aspirasi kita akomodir tapi marilah kita jaga kondusifitas daerah NTB kedepannya,” sambungnya. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jelang Pilkada Serentak 2024, M16 Prediksi Golkar, Gerindra dan PDIP NTB Sulit berpisah Jalan

21 Mei 2022 - 16:59 WITA

PPP NTB Siap Jadi Pemenang Pileg 2024

18 Mei 2022 - 17:49 WITA

Soal Pelayanan Mudik 2022, Puan Maharani Apresiasi Kerja Pemerintah dan TNI-Polri

17 Mei 2022 - 17:11 WITA

Isu Caleg Impor, Mik Sudi : Masyarakat Sudah Cerdas Pilih Wakil Terbukti Kerjanya

17 Mei 2022 - 07:03 WITA

Puan: Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Membantu dan Menjaga Kerukunan

16 Mei 2022 - 17:47 WITA

Penuhi Kriteria Pemimpin, Masinton : Mbak Puan Ditempa Sejarah dan Waktu Sejak Remaja

16 Mei 2022 - 17:44 WITA

Trending di Politik