Berbagi Berita Merangkai Cerita

Delapan Caleg Gugat KPU NTB di MK, Pengumuman Caleg Terpilih Tertunda

0 26

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi NTB mengaku belum bisa mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif yang lolos menjadi anggota DPRD dan perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, mengatakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih mengacu pada Surat Edaran Nomor 867 tanggal 24 Mei 2019. Tahapan PKPU Nomor 10 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencantumkan buku register perkara konstitusi, KPU baru bisa menetapkan perolehan kursi dan menetapkan calon terpilih.

“Berdasarkan aturan tersebut maka tiga hari setelah MK mencantumkan itu, bagi KPU kabupaten atau provinsi yang tidak ada gugatan, MK akan menyurati KPU Pusat. Setelah itu KPU Pusat akan menyurati DPRD provinsi maupun kabupaten, baru bisa menetapkan,” ujarnya menjawab wartawan di kantor KPU NTB, Rabu (29/5) kemarin.

Suhardi mengatakan selama masa menunggu tersebut, pihaknya terus mengadakan rapat koordinasi dengan 10 KPU Kabupaten/kota untuk menyiapkan materi gugatan serta klarifikasi terkait bahan-bahan dan bukti apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi gugatan di MK tersebut.

Menurut Mantan Ketua KPU Sumbawa itu, saat ini telah ada delapan parpol yang melayangkan gugatannya ke MK khusus di NTB. Diantaranya, PBB untuk Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur. Selanjutnya, Partai Nasdem untuk dapil Kabupaten Bima 6, PPP di Lombok Timur 2 (internal), Gerindra Loteng 6 (internal), PDIP di Kabupaten Dompu.

Berikutnya, Partai Demokrat untuk DPRD provinsi dapil NTB-8, Partai Berkarya untuk 2 dapil DPR RI dan Partai Golkat di dapil NTB-2 untuk DPR RI. Serta, Farouk Muhamad untuk caleg DPD RI.

“Bahkan, sudah dua hari ini kami juga tengah mengikuti sidang di Bawaslu NTB atas gugatan caleg Partai Golkar untuk Dapil NTB-1, Fatahilah Ramly yang mengajukan dua langkah hukum ke MK dan Bawaslu,” kata Suhardi.

Khusus laporan dana kampanye untuk semua caleg dan parpol di semua tingkatan akan berakhir pada 31 Mei sesuai batas akhirnya. KPU akan mengundang peserta pemilu untuk mengumumkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Sesuai SE tanggal 24 Mei, gugatan perkara di MK dibuka pendaftarannya. Namun permohonan itu belum tentu dicatat di buku register perkara konstitusi karena ada yang ditolak dan diterima. Saat ini MK akan konsentrasi dulu dengan gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden (PPWP). Kami masih menunggu hasilnya,” tandas Suhardi Soud. RUL.

Leave A Reply