BSK Samawa

Dear Wajib Pajak, Jika Telat Bayar PBB P2 Akan Kena Sanksi

Tohri Habibi

Selong, DS- Wajib pajak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tak membayar dan terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan dijerat sanksi. PBB P2 ini merupakan pajak sekali setahun sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk telat ataupun tak membayar.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) PBB P2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Tohri Habibi. Dia mengingatkan, penarikan PBB P2 didasari atas keberadaan bumi dan bangunan sebagai objek pajak telah memberikan manfaat kepada wajib pajak sebagai subjek pajak.

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 1985, disebutkan yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bentuk sanksi yang bakal diberikan pertama dalam bentuk surat teguran. Kepada para pajak yang menunggak akan dilayangkan surat dan mengingatkan agar segera membayar tunggakannya. Jika tidak merespon dan mengindahkan teguran hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka sanksi berat bisa diberikan hingga ancaman penyitaan aset.

Pemberian sanksi ini semata agar para wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar. Bapenda Lotim sudah memiliki Juru Sita yang boleh menyita barang milik wajib pajak apabila nunggak pajak setelah mendapat teguran beberapa kali. Atas nama negara, aset wajib pajak yang menunggak lama ini bahkan bisa ditarik menjadi milik negara atas penilaian penelantaran. Rencana pemberlakuan aturan ini diakui Tohri cukup berat. Tapi, karena sudah menjadi aturan maka siap akan diterapkan.

Sementara tarif PBB untuk wilayah Lotim tahun 2024 sangat kecil. Hanya 0,08 persen dari nilai objek pajak. Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diketahui terus naik. Standar penghitungan PBB P2 yang dimuat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) masih mengacu pada NJOP tahun 1999.

PBB P2 ini merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Lotim. Karena standar penghitungan gunakan NJOP yang sudah cukup lama, Bapenda Lotim berencana melakukan penyesuaian dengan menggunakan penghitungan NJOP tahun 2014.

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.