Menu

Mode Gelap

Pendidikan · 13 Sep 2019 05:47 WITA ·

Dari Workshop Peliputan Pascapemilu Dewan Pers Minta Jurnalis NTB Kawal Janji Politik Anggota DPRD


					Wakil Ketua Dewan Pers Henry CH Bangun (tengah) saat menghadiri workshop peliputan pasca pileg dan Pilpres 2019 Perbesar

Wakil Ketua Dewan Pers Henry CH Bangun (tengah) saat menghadiri workshop peliputan pasca pileg dan Pilpres 2019

MATARAM, DS – Dewan Pers (DP) menggelar workshop peliputan pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019, pada puluhan jurnalis NTB di Mataram, Kamis (12/9). Workshop yang dipandu oleh Sekretaris PWI NTB, Nasrudin diikuti puluhan jurnalis se-Pulau Lombok, baik media cetak, elektronik dan daring.

Narasumber dalam workshop ini adalah dua anggota Dewan Pers dan Ketua KPU NTB yaitu Suhardi Soud. Menurut dia, secara nasional porsi pelaporan atau pemberitaan saat Pileg dan Pilpres 2019 lalu, pemberitaannya lebih besar kepada pemberitaan Pilpres daripada pemberitaan pemilihan legislatif.

“Nantinya, karena legislatif juga merupakan salah satu lembaga, maka media massa harus memberikan porsi yang sama, karena lembaga legislatif yang akan menghasilkan produk-produk perundangan termasuk pengawasan terhadap pemerintah, oleh karena itu media massa harus memberikan atensi pada para caleg,” kata Suhardi.

Ia menyatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 yang menggabungkan Pileg dan Pilpres secara bersamaan dirasa sangat unik. Sebab, keterbukaan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu, mengharuskan pihaknya harus menggunakan berbagai aplikasi. Salah satunya, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). “Makanya, pemilu kita unik karena juga sangat mahal biayanya,” ujar Suhardi.

Dalam pilkada serentak 2020 nanti, lembaga media massa harus memberikan laporan-laporan yang jernih, faktual, independen dan berimbang, sehingga keberadaan pers di Indonesia semakin sehat, dan dapat memberikan kontribusi dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pers, Henry CH Bangun, mengatakan suksesnya pelaksanaan pemilu itu tidak terbatas hanya sampai pada pelaksanaan pemilu, tetapi hasilnya harus dikawal oleh pers untuk diawasi.

“Kita meminta dan mengajak kawan-kawan jurnalis, apa yang telah dipilih oleh rakyat, baik ditingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, agar dikawal, bagaimana janji-janji mereka, apa yang disampaikan ke massa kampanye, bisa kita awasi, sehingga betul-betul hasil pemilu itu dapat dirasakan masyarakat,” ujar Henry.

Terkait adanya intervensi pihak penyelanggara dalam pemuatan iklan dan pemberitaan pada pileg dan pilpres. Menurut Henry, pihaknya menyarankan agar jurnalis berani melaporkan hal itu pada Dewan Pers.

Sebab, aturan PKPU yang membatasi pemuatan iklan masih dibawah UU pers. “Kalau ada intervensi dalam pemuatan berita caleg, dan pemilu, maka buat laporan tertulis ke kami. Insya Allah, kita akan respon langsung untuk sikapi,” tandas Henry. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ini Ajakan Gubernur NTB kepada Santri Mambaul Ulum

22 Mei 2022 - 06:35 WITA

Sukses Harus Diimbangi Kerja Keras Tak Kenal Menyerah

20 Mei 2022 - 07:31 WITA

Rekrutment Beasiswa NTB Dilakukan Secara Transparan

17 Mei 2022 - 17:45 WITA

Mimpi Besar Anak NTB, Itu Harapan Gubernur

12 Mei 2022 - 16:30 WITA

Pembangunan Pondok Pesantren Tidak Boleh Berhenti,Ini Alasannya

10 Mei 2022 - 16:13 WITA

Gubernur Hadiri Silaturahim Pendidikan YPH PPD NWDI

7 Mei 2022 - 16:55 WITA

Trending di Pendidikan