BSK Samawa

Dari Pemindahan Ibukota Negara hingga Belajar Bertengkar

Ali Bin Dachlan

Selong,DS-Pemindahan Ibukota Negara (IKN) tidak hanya menarik perhatian warga Jakarta melainkan juga warga daerah. Tidak kurang mantan Bupati Lombok Timur menanggapi fenomena itu.

Pada laman facebooknya yang dikutip DS, Selasa (26/1), Rektor Universitas Gunung Rinjani ini memaparkan antara pemindahan IKN dan harga tanah yang melonjak.

“Harga tanah disekitar IKN di Borneo,meningkat beberapa kali lipat.Penjualan apartemen di kota Balikpapan dan Samarinda,laris manis. Lalu siapa yang datang membeli?”

Ali tidak perlu menduga-duga terkait hal itu. Ia pun mengemukakan pendapatnya :

“Pastilah mereka yang sudah menguasai pasar Jakarta dan Indonesia,merekalah yang akan menguasai ekonomi ibu kota baru itu. Jika ibu kota tersebut dibangun dengan anggaran negara,sama dengan memberi peluang untuk raja ekonomi yang menguasai Jakarta dan Indonsia. Mereka adalah bagian penting dari oligarki politik dan oligopoli ekonomi,” paparnya.

Pernyataan kritis Ali tersebut menuai tanggapan.

Pemilik akun Budi Kurniawan mengemukakan, “Yang perlu lebih diperjelas adalah posisi bapak di mana …setuju atau tidak setuju dengan IKN baru ini ???”

Menanggapi hal itu Ali Bin Dachlan memaparkan bahwa pemindahan ibu kota negara ada dua macam. Pertama jika negara dalam keadaan darurat karena perang dan kedua sebagai aspek kemewahan sebuah bangsa.

“Pernah terjadi pindah ke Yogyakarta dan ke Padang sebagai akibat agresi Belanda.Jika dimasa damai,pemindahan ibu kota harus digambarkan pada kemewahan sebuah bangsa yang telah mencapai jaman kemakmurannya.Negara tersebut kelebihan uang,lalu merencanakan ibu kota yang indah,mewah,kuat dan tangguh.Jika bangsa tersebut masih berlepotan masalah ekonomi,keterbatasan anggaran,hutang dsb,maka membuat kota baru adalah kekeliruan prioritas namanya.”

Ali Bin Dachlan pun mengkritisi fenomena akhir-akhir ini ketika media massa termasuk media sosial diwarnai “pertengkaran” akibat beberapa persoalan seperti pernyataan seorang ustad yang menilai “tain acong” makam keramat. Pun masalah sesajen yang ditendang dan istilah “jin buang anak”.

Ali membandingkan dengan “pertengkaran” tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat dalam mempertahankan bangsa yang melibatkan masyarakat Limbungan di Bukit Perigi.

“Pada awal November 1907,masyarakat Limbungan di Bukit Perigi bertengkar dengan Kepala Distrik Lalu Ayup saat itu.Masyarakat tidak mau bayar pajak,kerja paksa untuk memuliakan para pejabat pemerintah kolonial. Pemimpin mereka Ratnayu dan Martasih,adalah pahlawan Sasak yang sejati.Lebih dari seratus penduduk dibunuh oleh tentara Belanda dan kampung Limbungan dimusnahkan dengan api. Jelas yang dipertengkarkan, tentang keadilan dan kebebasan.”

Kenyataan sekarang “pertengkaran” sangat jauh sifatnya sehingga Ali menilai  para guru pertengkaran belum memberi penataran pada muridnya tentang cara memilih materi pertengkaran.

“Semoga orang Dusun Limbungan bersedia memberi pelatihan khusus tentang tehnis mencari obyek pertengkaran.yang bermutu,” lanjut Ali pada laman facebooknya. ian

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.