Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Dana Operasional Dicoret, Satpol PP Mataram Tak Bisa Kerja Tegakkan Disiplin Covid-19

58

MATARAM, DS – Kepala Satpol PP Mataram Bayu Pancapati angkat bicara terkait kegeraman Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi pada jajaran Pemkot setempat menyusul tidak adanya progres penanganan Covid-19 di Mataram. Sehingga, ibukota Provinsi NTB tersebut masih tetap berada pada zona merah.

          Menurut Bayu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menekan laju kasus penyebabran Covid-19 di Mataram. Hal itu, lantaran review Inspektorat Kota Mataram telah mengeluarkan telaahannya jika kegiatan peningkatan kepatuhan protokol Covid-19 tidak perlu diperpanjang lagi.

          “Review Inspektorat Mataram menjadi dasar kegiatan patroli penegakan disiplin Covid-19 yang biasa Pol PP rutin lakukan ditempat keramaian. Diantaranya, pasar-pasar tradisional, mall dan simpang lima dan empat di Mataram tidak bisa berjalan lagi,” ujar Bayu menjawab wartawan, Rabu (8/7).

          Ia menegaskan, dalam review Inspektorat itu, kegiatan patroli hanya bisa dilakukan cukup satu bulan. Padahal, Satpol PP yang masuk pada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram telah membentuk Satgas Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Covid-19.

Dimana, Satgas ini setiap harinya berkeliling ke semua pusat keramaian di Kota Mataram. “Kami sudah ajukan kegiatan selama 60 hari. Tapi, oleh Inspektorat, usulan kami dianggap tidak relevan. Jadi, yang ada kita hanya bekerja selama sebulan, serta jika dihitung mundur, maka kerja Satgas tinggal minggu ini selesai,” jelas Bayu.

Ia menegaskan, selama ini operasional Satgas Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Covid-19 Satpol PP Mataram, berupa honorarium, sewa kendaraan hi ace dan upah sopir guna mengangkut pasien PDP, dan positif Covid-19 sebasar Rp 100 juta untuk dilakukan perawatan intensif di RSUD Kota Mataram, tidak bisa dilanjutkan kembali.

Sebab, review Inspektorat mengharuskan kegiatan tersebut dilakukan efiesiensi dari 60 hari kegiatan hanya disetujui menjadi 30 hari saja.

“Makanya, karena ketiadaan anggaran operasional, anggota Satgas yang ada di pasar-pasar, terpaksa kita tarik untuk stand by ke kantor. Bagaimana, kami bisa jalan efektif melakukan penegakan disiplin ke masyarakat, jika anggaran kami tidak ada sama sekali,” tegas Bayu.

Mantan Lurah Banjar itu mengaku, sudah menyampaikan ketiadaan anggaran itu pada Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Mataram. Bahkan, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Mataram, pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut.

“Bagaimana kita fokus bekerja mengawal penegakan disiplin Covid-19, jika semua anggaran kami dipangkas dan dicoret.  Alasannya, Mataram sudah New Normal sesuai kata Kepala Inspektorat,” ucap Bayu.

“Pastinya, sejak Sabtu minggu lalu, kami sudah tiarap seluruhnya, karena jika terus dana pribadi yang keluar menalangi kegiatan pengawasan Lingkungan dan Kelurahan se-Kota Mataram, jujur saya kewalahan bersama pak Sekdis Satpol PP,” sambungnya menjelaskan. RUL.                       

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.