Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dana Jadup Terealisasi Sebelum Akhir Tahun

8

KLU, DS-Setelah sebelumnya diragukan tidak bisa direalisasikan, Dana Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan Pemerintah Pusat untuk korban gempa Lombok akhirnya mendapatkan kepastian. , Jadup yang ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya berhasil diperjuangkan meski dalam rencana pencairan Jadup tahap II di bulan November-Desember 2020 nanti hanya setengahnya saja dari total jumlah penerima yang diusulkan.

Demikian, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (Dinsos P3A) Lombok Utara, Faisol, Selasa (13/10).

“Alhamdulillah upaya kerja keras bupati untuk bagaimana dana Jadup yang dijanjikan pempus akhirnya membuahkan hasil. Insyallah Jadup bisa direalisasikan antaran November-Desember 2020 mendatang,”ungkapnya.

Kabar gembira terkait akan terealisasikannya Jadup diutarakan faisol diperkuat dengan dikeluarkannya payung hukum oleh Menteri Sosial No 10 tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Sosial No 04 tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana. Didalam satu pasal di perubahan aturan itu, yakni kreteria penerima masyarakat korban bencana diberikan dalam kondisi darurat dan kondisi tanggap darurat itu otomatis gugur. Klausul aturan itu kemudian dijadikan rujukan untuk diproses di Kemenkiu nantinya.

Menurutnya, dikeluarkannya peraturan baru oleh menteri sosial merupakan jawaban atas keraguan selama ini. Hingga bisa dibuktikan sekarang, ini karena usaha bupati yang terus berkoordinasi dengan kementerian sosial. Meski belum bisa 100 persen namun jumlah 50 persen itu sudah sangat luar biasa. 

“Dari 75.554 KK atau 242.572 jiwa yang kita usulkan itu terealisasi sebanyak 37.777 KK atau 121.286 jiwa. Nilainya itu Rp 10 ribu/jiwa x 30 hari,” sebutnya.

Faisol menjelaskan, Jadup ini dari awal pencairan tahap pertama, Lombok Utara khususnya belum kebagian lantaran status tanggap darurat yang masih belum dicabut. Kendati, payung hukum tanggap darurat itulah yang menyebabkan Jadup di Lombok utara belum bisa direalisasikan. Hingga, upaya bupati bersama jajaran yang terus mendesak agar aturan itu dirubah oleh kemensos dan berhasil.

“Aturan Mensos No 04 tahun 2015 itu berhasil diubah dengan yang baru No 10 tahun2020 tentang bantuan langsung uang tunai kepada korban bencana. Sehingga sudah bisa dipastikan anggaran yang selama ini ada di kemensos bisa di cairkan untuk Jadup antara November -Desember nanti setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan di APBN perubahan ini,” paparnya. “Anggaran itu ada di kemensos dari awal, hanya saja payung hukumnya saja yang sejak awal jadi perosalan. Dan sekarang payung hukumnya itu berhasil dirubah oleh kemensos setelah bupati terus melakukan koordinasi,”terangnya.

Selain usulan KLU, Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa juga berhasil masuk dalam draf usulan pencairan Jadup tahap II ini. Karena realisssi Jadup tahap I itu hanya dialokasikan untuk Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Itupun, kata Faisol, nalai keseluruhannya sekitar Rp 14 miliar.  Sehingga ditahap II ini tiga kabupaten/kota itu berharap juga masuk dalam daftar pencairan nanti di November -Desember. Jika dihitung total jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Jadup ini sekitar Rp 400 miliar, sehingga real isinya dilaksnaakan secara bertahap dan tidak bisa sekaligus.

“Kita akan menerima setengah dari usulan dulu dan sisanya nanti ditahun berikutnya. “Yang diutamakan dalam realiasi Jadup tahap II ini nanti hanya KLU, Lotim dan Sumbawa,”tandasnya.man

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.