Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dampak Pelayanan Adminduk Melalui PPKD, Efisiensi Dana Masyarakat Capai Rp 1,3 Miliar

0 28

MATARAM,DS-Pelayanan PPKD dan Pokja Adminduk yang merupakan inisiasi LPA NTB-Kompak selama tahun 2019 memberi kontribusi yang tidak kecil. Setidaknya Rp 1,3 miliar dana masyarakat bisa diefisiensi.

Hasil rekapitulasi LPA NTB menunjukkan, pendampingan yang dilakukan di empat kabupaten – dengan rekapitulasi 40 desa — memberi kontribusi keringanan biaya bagi warga. Pasalnya, fasilitasi yang dilakukan berdampak cukup signifikan dari aspek ekonomi.

Kendati pun pelayanan dokumen adminduk tanpa biaya alias secara gratis, jika warga mengurus secara mandiri ke Disdukcapil masing-masing, terdapat dana yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi.

Sedangkan pelayanan adminduk berbasis desa yang diinisiasi LPA NTB-Kompak yang menekankan upaya memuliakan warga, menjadikan warga sebagai “raja” yang didatangi hingga ke lokasi yang nyaris tak terjangkau.

Hasil rekapitulasi di empat kabupaten dampingan menunjukkan masing-masing kabupaten bisa mengefesiensi dana yang bervariasi. Lombok Timur misalnya, bisa mengefisiensi dana hingga Rp 690.630.000, Kabupaten Sumbawa Rp 174.450.000 (belum terhitung untuk pembuatan dokumen perkawinan warga nonmuslim), Kabupaten Bima Rp 79.638.000 untuk dua kecamatan yaitu Bolo dan Woha. Sedangkan di Kabupaten Lombok Utara efisiensi anggaran mencapai Rp 354.200.000. Total efisiensi anggaran di empat kabupaten Rp 1.298.730.000.

“Ini kontribusi yang bisa kami berikan lewat fasilitasi yang dilakukan LPA Kompak,” kata Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, Rabu (29/1). Dokumen warga yang terlayani masing-masing 1.589 di Kabupaten Bima, 23.021 di Kabupaten Lombok Timur, 3.489 di Kabupaten Sumbawa, dan KLU sebanyak 7.084 dokumen. Total keseluruhan mencapai 35.183 dokumen.

Di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, misalnya, yang terdiri dari lima desa dampingan yaitu Desa Talabiu, Desa Rabakodo, Desa Tenga, Desa Keli dan Desa Pandai, total layanan adminduk berupa KK, KTP dan Akta Kelahiran sebanyak 573 dokumen. Jika masyarakat mengurus sendiri ke Disdukcapil maka anggaran untuk transportasi dan konsumsi sampai dengan mendapatkan hasilnya masing-masing Rp 50.000. Kalau dikalikan 573 dokumen, total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah sebesar Rp 28.650.000.

Sedangkan di Kecamatan Bolo, terdapat 7 desa dampingan masing-masing Desa Darussalam, Desa Bontokape, Desa Timu, Desa Leu, Desa Rato, Desa Rasabou dan Desa Tumpu. Dari ke 7 desa tersebut terlayani oleh PPKD dan Pokja Adminduk adalah 988 dokumen. Sama halnya dengan Kecamatan Woha maka untuk desa-desa di Kecamatan Bolo inipun apabila pengurusan dilakukan oleh masyarakat sendiri di Disdukcapil Kabupaten Bima, anggaran yang mereka keluarkan adalah transportasi dan konsumsi sebesar rata-rata Rp 50.000 untuk setiap kali pengurusan dokumen. Sehingga kalau dikalikan 988 dokumen maka nilai anggaran yang terpakai adalah sebesar Rp 50.988.000.

Efisiensi juga diperoleh di kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp 690.630.000 untuk pengurusan 23.021 dokumen dengan asumsi pengalian Rp 30.000 biaya transportasi untuk pengurusan masing-masing dokumen. Pengurusan dokumen sejumlah itu termasuk yang dilakukan lewat KKN Tematik Adminduk yang juga difasilitasi PPKD.

Secara rinci dokumen yang dilayani masing-masing KK, akta kelahiran, KTP el, akta nikah, KIA, dan akta kematian. Untuk pelayanan KK yang berhasil diselesaikan sebanyak 9.502. Sedangkan untuk akta kelahiran yang berhasil diselesaikan mencapai 2.921, KTP el sebanyak 9.788 lembar, akta nikah 22 lembar, KIA 758 lembar dan akta kematian 30 dokumen.

Pelayanan adminduk yang dilaksanakan oleh Pokja dan PPKD mempermudah masyarakat bahkan tidak mengeluarkan biaya. Di Kabupaten Sumbawa terdapat 3.489 dokumen yang berhasil diselesaikan. Dengan asumsi biaya transportasi sebesar Rp 50.000 maka efesiensi anggaran mencapai Rp 174.450.000.

Sebutlah di Desa Jorok yang sudah melakukan pelayanan Adminduk lewat PPKD dan Pokja mencapai 1.909. Untuk pengurusan dokumen tersebut ke Disdukcapil setempat memerlukan biaya transportasi Rp 50 ribu pulang pergi. Karena sudah difasilitasi PPKD maka masyarakat diringankan. Karena itu terjadi efisiensi dana sebesar Rp 95.450.000.

Sebanyak 35 pasutri yang melakukan pengesahan nikah di Desa Sabedo dan Desa Stowe Brang pun bisa mengefisiensi anggaran mengingat anggarannya berasal dari Dukcapil Kabupaten Sumbawa dan desa sebesar Rp 4,200,000 untuk biaya konsumsi dan transportasi. Apabila pasutri tersebut mengurus sendiri mereka membutuhkan biaya yang cukup besar kurang lebih Rp, 500,000 per pasang. Artinya, terjadi efisiensi Rp 17.500.000 khusus untuk jenis layanan ini. ian

Kabupaten Jumlah Dokumen Efisiensi
Lombok Timur 23.021 x 30.000 690.630.000
Sumbawa 3.489 x 50.000 174.450.000
Bima 1.589 x 50.000 79.450.000
KLU 7.084 x 50.000 354.200.000
Total 35.183 1.298.730.000
Data rekapitulasi capaian dokumen adminduk dan efesiensi anggaran.

Leave A Reply