Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dampak Gempa, Pendapatan NTB 2018 Turun Rp 4,9 Triliun

0 23

MATARAM,DS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menilai laporan keuangan pemprov tahun anggaran 2018 yang diajukan Gubernur Zulkieflimansyah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 4,9 triliun lebih justru dirasa lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 5,36 triliun lebih. Padahal, realisasi pendapatan pada tahun 2017 lalu, angkanya mencapai Rp 5,083 triliun lebih. Sehingga, jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2018 dengan tahun 2017 maka ada penurunan realisasi signifikan mencapai 2,79 persen lebih rendah.

“Sementara, jika realisasi pendapatan itu dibandingkan capaian target anggaran pada tahun 2018 maka capainnya hanya mencapai 92,18 persen,” ujar Juru bicara Banggar DPRD NTB, H. Humaidi, saat membacakan saran dan pendapat Banggar DPRD NTB terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pada sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (18/6).

Humaidi mengakui turunnya kinerja realisasi anggaran yang dibawah target ditunjukkan oleh masing-masing sumber pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2018. Diantaranya, realisasi PAD mencapai 93,93 persen dari anggaran sebesar Rp. 1.767 triliun lebih, dan menurun 1,43 persen dari realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar Rp 1,684 triliun lebih.

Realisasi terendah terjadi pada komponen retribusi pendapatan mencapai angka 35,76 persen. Dimana, realisasi pendapatan transfer sebesar 96,55 persen dari anggaran mencapai Rp 3,270 triliun, dan menurun 1,55 persen dari realisasi tahun 2017 yang mencapai kisasaran Rp 3,387 triliun lebih.

“Bahkan, realisasi lain-lain pendapatan yang sah mencapai 4,83 persen dari anggaran Rp 204 triliun juga menurun mencapai 87,03 persen dari realisasi pada tahun 2017 yang mencapai sebesar Rp 76 triliun lebih,” jelasnya.
Humaidi menyatakan, pada item realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2018 juga terpantau dibawah target dan sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Hal itu terlihat, realisasi belanja dan transfer mencapai sebesar 90,44 persen dari anggaran sebesar Rp 5.793 triliun lebih.

“Dan itu menurun 0,30 persen dibandingkan dengan realisasi tahun tahun 2017 mencapai sebesar Rp 5,255 triliun lebih. Ini termasuk, realisasi pos belanja modal menurun sebesar 22,68 persen dari Rp 1,153 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 891 triliun lebih pada tahun 2018,” ucapnya.

Menurut politisi Golkar itu, penurunan terjadi pada semua komponen belanja modal namun tidak pada belanja modal disisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Diantara komponen belanja menurun itu, yakni belanja tanah menurun 100 persen, disusun belanja peralatan dan mesin menurun 6,22 persen. Selain itu, belanja gedung dan bangunan menurun 32,09 persen, belanja jalan-irigasi dan jaringan menurun 28,24 persen, dan belanja aset tetap lainnya menurun 12,26 persen.

Meski demikian, pos belanja operasi justru mengalami peningkatan dari Rp 3,5 miliar lebih menjadi Rp 3,7 miliar lebih. Peningkatan juga terjadi pada pos belanja tak terduga dari Rp 28 miliar lebih menjadi Rp 4,4 miliar lebih. “Disini kami lihat juga realisasi transfer menunjukan kinerja yang relatif baik sebesar 95,84 persen dari anggaran sebesar Rp. 595 miliar lebih,” ucapnya.

Humaidi berharap agar Gubernur segera melakukan perbaikan terhadap kinerja keuangan daerah terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Termasuk menurunnya, realisasi APBD tahun 2018 bila dibandingkan tahun 2017 lalu.

Pekerjaan rumah yang harus dilakukan pak Gubernur adalah bagaimana dengan sungguh-sungguh berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Termasuk, bagaimana melakukan ekspansi program yang dapat meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali optimal saat ini. Salah satunya, terkait penatakelolaan aset-aset daerah di berbagai wilayah di NTB,” tandas Humaidi.

“Yang terpenting, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta proses evaluasi APBD kabupaten/kota yang dilakukan pemprov NTB juga disinergikan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.

Menjawab hal itu, Gubernur Zulkieflimansyah membenarkan jika realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018 lalu tidak mencapai target. Hal itu disebabkan semua anggaran yang ada justru terpantau diarahkan pada penanggulangan rehabilitasi pasca bencana gempabumi yang melanda wilayah NTB setahun lalu.

“Termasuk, bansos DPRD NTB juga tidak bisa kita cairkan. Padahal, memang kita sudah sepakat ada peningkatan nilai dan diarahkan pada penanggulangan bencana, tapi tetap saja tidak cukup. Makanya, kita stop pencairannya. Apalagi juga masuk pada tahun politik. Pastinya, pencairan bansos ini juga menjadi masalah nasional kok,” ujar Gubernur.

Menurut Zul, dengan masuknya dana penjualan saham yang merupakan utang dari PT DMB, maka ia menyakini pendapatan daerah NTB yang turun pada tahun 2018 lalu, akan bisa meningkat dan berjalan dengan normal seperti sebelum kondisi gempa. Apalagi, jumlah yang masuk dirasa cukup besar nilainya.

“Saya masih optimis, semua pendapatan kita akan bisa meningkat kok kedepannya. Yang pasti semua catatan dari DPRD NTB akan kita sikapi dengan baik, termasuk bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum optimal dari pengelolaan aset-aset daerah akan kita lakukan perbaikan tata kelolanya, sehingga akan memperoleh hasil yang optimal kedepannya,” jelas Gubernur.

“Pokoknya, segala yang kurang dan belum terealisasi. Termasuk, bansos DPRD NTB, saya pastikan di tahun anggaran berikutnya akan kita cairkan asalkan lengkap persyaratan administrasi proposal pengajuannya,” tambah Zulkieflimansyah. RUL.