Berbagi Berita Merangkai Cerita

Curhat ke DPRD NTB, YKD Desak Sejarah NTB Diluruskan

106

FOTO.Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Wirajaya saat memimpin hearing pengurus YKD di kantor DPRD setempat. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Yayasan Kesultanan Dompu (YKD) menggelar hearing dengan Komisi V DPRD NTB, Selasa (30/11). Langkah itu dilakukan untuk meluruskan sejarah tatanan kebudayaan di provinsi yang dianggap keliru.

Pasalnya, Kerajaan Dompu sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai masa kejayaan Kerajaan Majapahit, bahkan menjadi salah satu wilayah incaran Majapahit.

Di mana, masa lalu Kerajaan Dompu dapat dilihat dari Kitab Pararaton yang menyebutkan kata Padompo dan Kitab Negarakertagama dari zaman Majapahit pada 1365 M. Sayangnya, hingga kini eksestensi Kerajaan Dompu justru terkesan dihilangkan dari peradaban Provinsi NTB.

“Jadi, kedatangan kami ke gedung DPRD NTB ini hanya untuk meluruskan sejarah. Bahwa Kerajaan Dompu itu ada, sehingga istilah yang yang selama ini, dipergunakan soal Sasak, Samawa dan Mbojo (Sasambo) tanpa melibatkan Dompu adalah salah,” ujar Ketua YKD Saiful Islam dalam hearing tersebut.

Senada dengan Saiful, pengurus YKD lainnya, Yeyen, Septian Rahmat, mengatakan keberadaan YKD selama ini, berperan melestarikan, merawat dan menjaga kearifan lokal Kerajaan Dompu untuk bisa diketahui generasi mendatang.

“Keberadaan YKD ini untuk bisa mengadvokasi persoalan Dompu yang selama ini ditinggal kan. Salah satunya, agar bagaimana ada perubahan regulasi terkait kebudayaan NTB yang mengakomodir warga Dompu. Mengingat, ada sejarah kaitan adanya kesultanan di Dompu yang sudah diakui dunia,” kata Yeyen.

Ia berharap kehadirannya di DPRD kali ini, agar Istilah suku di NTB yang kini hanya tiga etnis. Yakni, Sasak, Samawa dan Mbojo bisa memasukkan suku Dompu.

“Dompu adalah sejarah besar. Dan, hingga kini, masih ada kesultanan disana (Dompu). Kalau ada regulasi, baik itu Perda Kebudayaan atau Pergub, alangkah baiknya jangan tinggalkan Dompu. Karena Dompu bukan Mbojo seperti yang dikenal selama ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD NTB Lalu Sudihartawan mengatakan, perlunya dihadirkan OPD terkait agar aspirasi warga Dompu melalui YKD ini, dapat dimasukkan kedalam usulan draf Ranperda Kebudayaan NTB kedepannya.

“Tidak bisa sekarang kita putuskan tanpa ada penajaman materi yang lebih detail,” kata Sudihartawan.

Serupa dengan Sudihartawan. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Wirajaya mengaku, baru mengetahui jika Dompu itu berbeda dengan Mbojo yang dikenal dengan Sasambo selama ini.

“Insya Allah, ini akan kita lakukan pembahasan internal yang lebih mendalam. Apalagi, ada Perda Kebudayaan yang kini digagas oleh Pemprov. Masukan dari YKD ini sangat berharga untuk memperkaya regulasi Perda tersebut,” tandas Wirajaya.

Kerajaan Dompu sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Bahkan, kerajaan itu menjadi salah satu wilayah incaran Majapahit. Masa lalu Kerajaan Dompu dapat dilihat dari Kitab Pararaton yang menyebutkan kata Padompo dan Kitab Negarakertagama dari zaman Majapahit pada 1365 M.

Menurut Kitab Pararaton, Majapahit menyerang Dompu pada 1357 yang dipimpin oleh panglima perangnya, Gajah Mada. Ia sebelumnya mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi tentang sepuluh wilayah Nusantara yang harus mengakui kejayaan Majapahit, termasuk Dompu. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.