Berbagi Berita Merangkai Cerita

Cihui… Insentif Nakes NTB Sudah Cair

113

FOTO. dr Hj Nurhandini Eka Dewi

MATARAM, DS – Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) di berbagai daerah di NTB mengeluhkan belum cairnya insentif dalam penanganan pandemi Covid-19, padahal pemerintah sudah mengupayakan percepatan pencairan dana itu.

Asisten III Setda NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, mengatakan, khusus tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan di lingkup Pemprov NTB, insentif nakes telah terbayarkan seluruhnya di tahun 2020.

Menurut dia, dana tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan total alokasi dana mencapai Rp 53 miliar.

“Nah untuk tahun anggaran 2021, untuk dana insentifnya masih kita sesuaikan dengan aturan  PMK Nomor 17 tahun 2021. Prinsipnya, dana insentif untuk tahun ini, dibebankan ke daerah masing-masing. Dan bukan lagi, ke dana Pusat,” kata Nurhandini pada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (8/3).

Dokter Eka mengatakam untuk daerah yang belum membayarkan alias menunggak dana insentif nakesnya, seperti di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah, umumnya hal tersebut dipicu keterlambatan dalam memasukkan usulan data ke Pusat.

Mantan Kadis Kesehatan itu, menuturkan, Pemprov NTB juga sempat terlambat mengusulkan data para nakesnya. Apalagi, aturan dari pemerintah pusat juga turun pada sekitar Oktober 2020 lalu dengan tiga kali perubahan.

“Kami juga nyaris enggak dapat. Tapi syukurnya kita diselamatkan ada tim yang ke Jakarta mengurusnya. Nah, di sisa tiga hari kita bisa urus kekurangannya dari deadline waktu yang sudah ditetapkan,” jelas Nurhandini.

Terkait dengan daerah yang masih menunggak dana insentif nakesnya di NTB. Kata Dokter Eka, sebaiknya perlu duduk bersama antar para pihak terkait. Diantaranya, para bupati/wali kota, BPKAD, Dikes dan DPRD hingga asosiasi perawat, serta perwakilan IDI masing-masing daerah.

Sebab, acuan dari PMK Nomor 17 tahun 2021 bisa dijadikan rujukan untuk melakukan recofusing anggaran di APBD masing-masing. Apalagi, pembebanan dana insentif nakes untuk tahun 2021 tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat namun sudah menjadi kewenangan daerah.

“Itu artinya, ada jalan untuk mencicil tunggakan dana insentif di tahuh 2020 bisa dituntaskan di tahun 2020. Jadi, PMK Nomor 17 memberi kelonggaran daerah melakukan recofusing satu dan dua,” ujar Dokter Eka.

Ia berharap dengan adanya kelonggaran aturan itu, maka semua stakeholders terkait bisa sama-sama mengawal proses recofusing APBD di BPKAD masing-masing kabupaten/kota yang kini masih berjalan.

Terlebih, lanjut Dokter Eka, dirinya juga sudah melakukan komunikasi dengan Wabup Loteng HM. Nursiah terkait keluhan para nakes di Lombok Tengah. Bahkan, dengan organisasi perawat dan IDI NTB.

“Sekarang bukan lagi kita sama-sama berdebat. Mari, siapkan data-datanya dan mengawal proses recofusing yang masih berjalan. Ini agar segala tunggakan itu bisa cepat dibayarkan dengan cepat,” tandas Nurhandini Eka Dewi.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan pemerintah daerah. Budi merinci ada dua jenis intensif bagi nakes.

Jenis pertama adalah insentif bagi nakes di rumah sakit pusat. Insentif ini dibayarkan langsung oleh Kemenkes RI. Sementara jenis kedua adalah insentif bagi nakes di tingkat daerah. Insentif ini nantinya dibayarkan oleh Pemda setempat.

“Intensif nakes ada 2. Satu rumah sakit pusat, di sini seperti Sardjito yang bayar dari kita (Kemenkes). Kalau rumah sakit umum daerah dari Pemda. Uangnya sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan di Pemda,” ujar Budi dalam siaran tertulisnya, kemarin.

Budi menuturkan, saat ini Kemenkes RI telah berkoordinasi dengan Pemda setempat. Harapannya, kata Budi, uang insentif bagi nakes ini bisa segera dicairkan.

“Kita sudah diskusi sama Pak Gubernur dan Walikota supaya kalau bisa segera dikeluarkan. Harusnya bisa cepat dikeluarkan,” tutur Budi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.