Menu

Mode Gelap

Hukum · 10 Mei 2017 05:11 WITA ·

CEGAH KORUPSI, PERLU PENDEKATAN KULTURAL


					Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur, Selasa (09/05/2017) Perbesar

Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur, Selasa (09/05/2017)

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan disamping pendekatan struktural, pemberantasan korupsi juga perlu pendekatan kultural.

Menurutnya, penggunaan instrumen struktural saja terbukti tidak sepenuhnya sesuai harapan.

“Sekian tahun pengunaan instrumen struktural itu, katakanlah mulai dengan regulasi dan seterusnya dari pasca reformasi sampai sekarang ternyata tidak sepenuhnya sesuai harapan kita,” ujar Gubernur saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur, Selasa (09/05/2017).

Di hadapan pimpinan KPK RI, Bassari Panjaitan dan Bupati/Walikota se-NTB yang hadir, Gubernur menjelaskan sekokoh apapun regulasi itu tidak sepenuhnya efektif untuk memberantas dan juga mencegah tindak pidana korupsi.

Menurutnya upaya-upaya struktural tersebut, harus disempurnakan dan ditopang juga dengan upaya-upaya kultural. Upaya kultural, berbicara tentang pelibatan sebanyak mungkin masyarakat.

“Tadi saya tanya kepada Ibu pimpinan KPK, beliau menyampaikan bahwa beliau sebelum ini melaksanakan sosialisasi Program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) begitu kira-kira ibu ya,” ungkap Gubernur kepada Pimpinan KPK, Ibu Basaria Panjaitan.

Kegiatan tersebut, menurut Gubernur merupakan bagian dari bagaimana KPK juga berupaya untuk membangun upaya-upaya kultural. Karena korupsi itu memang juga bisa disuburkan dengan pola hidup berumah tangga yang tidak baik.

“Kalau di situ hanya ada hedonism, kehidupan yang hanya berbasis kepada material, berbanyak-banyakan saja, maka itu pasti akan membuka potensi-potensi korupsi, ya entah suaminya, ya entah istrinya ya, entah dua-duanya,” seloroh Gubernur.

Ia pun mengupas korupsi dari prespektif umat beragama. Kata Gubernur, semua agama, apakah sebagai muslim, kristiani, hindu dan agama lainnya pada dasarnya memiliki perspektif yang sama di dalam kita suci masing-masing.

“Kalau dalam Al-Qur’an ada ungkapan, Fa al hamaha fujuraha wa taqwaa ha. Manusia itu selalu ada potensi tarik menarik pada taqwa. Ada pula potensi untuk tertarik pada kejahatan atau hal yang tidak baik,” paparnya seraya menegaskan bahwa untuk memperkokoh tarikan kepada yang baik itu maka perlu memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kesadaran kepada adanya Tuhan yang maha kuasa dan semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan disisi Tuhan yang maha kuasa.

Diingatkan Gubernur, menumbuhkan spiritualitas saja tanpa ada upaya-upaya lanjutan yang bisa diukur, dievaluasi dan dipedomani, itu sering kali tidak menghasilkan hasil yang maksimal. “Maka perlu ada sistem yang diciptakan untuk memperkuat tarikan kepada yang baik dan menghalangi kita dari tarikan yang tidak baik,” terangnya.

Salah satu sistem yang dikembangkan yaitu bagaimana mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terintegrasi yang dilakukan KPK bersama seluruh stakeholder lainnya. Menurutnya, sistem itu juga memiliki esensi ibadah, yaitu bagaimana supaya manusia yang penuh dengan kelemahan ini bisa menjadi manusia yang lebih baik. hms/r.rabbah

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

DPD KNPI NTB Dukung Bongkar Dalang Penjual Keramba Bantuan Nelayan

19 April 2022 - 16:46 WITA

Trending di Hukum