Berbagi Berita Merangkai Cerita

Cegah Kesalahan Penghitungan dan Penetapan Hasil, KPU NTB Gelar Bimtek Tungsura

0 14

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pemungutan, penghitungan suara (Tungsura), rekapitulasi penetapan hasil, serta pemanfaatan sistem hitung (Situng) Pemilu 2019 pada Rabu (27/2).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dimulai Selasa (26/2) malam di Hotel Aruna Kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat, para komisioner KPU di 10 kabupaten/kota memeroleh arahan terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April mendatang.

Kegiatan ini dinilai sangat penting agar kesuksesan pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia bisa berjalan lancar.

“Tahapan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil serta publikasi hasil sangat membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja cermat dari seluruh penyelenggara pemilu.   Jadi, bimbingan khusus ini agar kita mampu memahami tugas dengan baik pada 17 April,” ujar Ketua KPU NTB Suhardi Soud menjawab wartawan.

Ia menyatakan, para peserta pada kegiatan Bimtek ini adalah sebanyak 5 orang perwakilan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Umumnya, mereka adalah Ketua KPU kabupaten/kota yang juga merangkap divisi Logisitik, Teknis Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Teknis, serta Operator Situng.

Suhardi menuturkan, Bimtek kali ini digelar marathon dengan kegiatan orientasi tugas KPU provinsi dan KPU kabkota. Sebab, pada tanggal 20-24 Februarilalu, tercatat komisioner KPU Provinsi dan komisioner KPU di delapan kabupaten/kota di NTB, minus KPU Kota Mataram dan Lombok Tengah mengikuti orientasi tugas KPU provinsi dan KPU Kab/kota di Jakarta.

“Oleh karena itu, selesai kegiatan orientasi langsung dilanjutkan dengan Bimtek Tungsura seperti saat ini,” kata dia.

Suhardi mengajak jajaran komisioner KPU provinsi, KPU kabupaten/kota serta pihak Sekretariat KPU agar bisa melakukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja cermat dari seluruh tahapan dan penyelenggara pemilu itu.

Menurut dia, para komisioner KPU diharuskan memberikan bukti kepada publik terkait kelayakan dalam mengemban amanah sebagai pihak penyelenggara. Yakni, bagaimana cara melaksanakan seluruh proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan, serta publikasi hasil dengan akuntabel, akurat dan cepat.

Selain itu, transfer pengetahuan atau Knowledge terkait materi Bimtek kaliini, harus bisa dipastikan berlangsung utuh. Mengingat, semua penyelenggara pemil mulai tingkat pusat hingga level paling bawah, yakni KPPS diharuskan umemiliki pemahaman yang sama .

Apalagi, kata dia, tantangan rekapitulasi di tingkat PPK, justru hanya disediakan waktu 10 hari. “Dengan keterbatasan waktu ini, maka PPK nantinya harus cermat dalam menyusun jadwal, merencanakan jumlah Panel sesuai jumlah desa/kelurahan dalam kecamatan, dengan memperhatikan ketersediaan SDM yang ada,” jelas Suhardi.

“Pembagian Panel harus dipastikan tidak akan menimbulkan masalah baru, mengingat besarnya tekanan yang akan diterima oleh petugas pada saat rekapitulasi,” sambung dia.

Suhardi berharap para penyelenggara Pemilu agar melaksanaan Tungsura dan Rekapitulasi suara itu agar berjalan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU. “Tidak boleh keluar dari itu,” ucapnya.

C-6 Diawasi

Dalam kesempatan itu, Suhardi menyentil pembagian Formulir C-6 atau Surat Pemberitahuan memberikan Suara. Menurut dia, undangan memilih ini, sangat rentan disalahgunakan. Karena itu, pihaknya menghendaki para komisioner KPU Kabupaten/kota harus memastikan bahwa C6 itu didistribusikan kepada orang yang benar-benar berhak dan tercantum nama mereka.

“Saya minta harus ada catatan yang detail mengenai berapa jumlah C6 yang diterima, berapa yang telah dibagikan dan berapa yang kembali karena tidak ketemu orangnya.  Catatan tentang kondisi C6 ini harus dilaporkan segera secara berjenjang, dan diharapkan H-1 Pemungutan Suara, laporan itu sudah diterima oleh KPU Provinsi,tandas Suhardi. RUL.

Leave A Reply