Berbagi Berita Merangkai Cerita

Cegah Inflasi dan Pulihan Ekonomi, DPRD Sarankan Gubernur Percepat Program Belanja OPD

19

FOTO. H. Ruslan Turmudzi saat berdiskusi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Langkah Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh kepala daerah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, layak diatensi. Sebab, hal itu akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di sisa tahun ini. Mengingat, selama pandemi Covid-19 ini, ekonomi masyarakat sangat terkuras.

“Jadi, arahan pak Presiden sangat tepat. Ini karena yang punya uang adalah pemerintah daerah. Sehingga, Pak Gubernur harus memotivasi OPD Pemprov untuk cepat merealisasikan belanja mereka secepatnya,” ujar Anggota DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Rabu (28/10).

Ruslan mengaku, Gubernur juga perlu mengingatkan para bupati/wali kota  agar realisasi APBD mereka perlu terus dipercepat. Sebab, hal ini untuk menghindari tekanan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dalam.

“Ini sudah masuk akhir Oktober 2020, jangan sampai belanjanya tidak terserap, nanti berpengaruh ke uang beredar. Saat ini belanja pemerintah jadi yang utama yang bisa menyatabilkan perekonomian di daerah,” tegasnya.

Ruslan menyatakan, belanja pemerintah daerah   yang dikucurkan pada masyarakat, seyogyanya dipergunakan untuk memperbanyak program stimulus ekonomi. Diantaranya, menciptakan program padat karya.

Dengan adanya, program itu. Maka, bantuan pemerintah pusat, pemprov dan pemda kabupaten/kota akan bisa terserap secara langsung.

“Jika program pemerintah yang bersinggungan langsung dengan rakyat diperbanyak durasinya. Itu biasanya akan bisa juga membuat uang beredar di masyarakat akan banyak bergulir, hasilnya inflasi akan bisa kita kendalikan,” jelas Ruslan.

Ia khawatir, jika Gubernur tidak terus mengingatkan para bupati dan wali kota, serta OPD pemprov NTB, maka bisa berdampak pada daya beli masyarakat bakal rendah dan inflasi bakal tinggi. Apalagi, kini masuk bulan Maulid, dimana biasanya kebutuhan bahan pokok akan tinggi dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jadi, pak Gubernur harus segera menggelar rakor dengan para bupati/wali kota guna menyamakan persepsi agar pemulihan ekonomi bisa terus menjadi perhatian utama. Termasuk bagaimana juga kinerja OPD yang lelet merealisasikan belanjanya agar juga terus dipantau progresnya,” tandas Ruslan Turmudzi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada rapat pengarahan kepada para gubernur di Istana Bogor, Selasa (1/9) lalu, meminta para kepala daerah mempercepat realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten dan kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.

Presiden mengingatkan di kuartal III 2020 ini, adalah momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Para kepala daerah harus bekerja ekstra keras untuk mengakselerasi penyerapan anggaran sebagai stimulus untuk menggerakkan konsumsi domestik.

Kepala Negara juga mewanti-wanti risiko terjadinya resesi ekonomi di kuartal III 2020 ini, jika laju ekonomi masih mengalami kontraksi seperti halnya di kuartal II 2020 yang tumbuh minus 5,3 persen.

“Untuk kuartal III yang kita ini masih punya waktu satu bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi (ekonomi),” kata Presiden. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.