Berbagi Berita Merangkai Cerita

Cegah Covid-19, Ombudsman Minta Pemprov Perketat Akses Pintu Masuk NTB

0 12

MATARAM, DS – Ombudsman Perwakilan Provinsi NTB melihat peluang terbaik yang sebaiknya dilakukan Pemprov NTB serta Pemkab dan Pemkot dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 adalah dengan terus menerus memperketat pintu masuk menuju NTB serta perkuat pelaksanaan social distancing dan physical distancing.

Ombudsman Perwakilan NTB bersama Ombudsman RI telah melakukan asesmen kesiapan rumah sakit di setiap daerah termasuk di NTB dalam menangani pandemi Covid-19. Asesmen itu menunjukkan permasalahan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pengambilan Spesimen, ketersediaan logistik pelayanan kesehatan, sampai dengan anggaran biaya untuk penanganan Virus Covid-19 merupakan tantangan yang harus terus diperbaiki.

Hal itu juga termasuk kesiapan kantong jenazah yang tidak mudah tembus di satu atau dua rumah sakit yang juga minim.Karena itu Ombudsman Perwakilan NTB dalam keterangan resminya meminta agar opsi terbaik berupa pengetatan pintu masuk NTB dan social distancing harus dilakukan.

“Daripada membuka peluang kian beratnya pekerjaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di NTB ditengah kepatuhan imbauan pelaksanaan social distancing dan physical distancing tidak dilakukan. Maka, opsi pengetatan pintu masuk harus dilakukan secepatnya,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim dalam siaran tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (7/4).

Menurut Adhar, sikap ketidakpatuhan itu berisiko Virus Covid-19 akan bisa menular dengan cepat. Ketidakpatuhan masyarakat juga dibarengi ketidaktegasan dari aparat keamanan untuk membatasi kontak langsung diantara masyarakat menjadi persoalan dalam penanganan Covid-19 di NTB saat ini.

“Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang terjangkit virus Covid-19 akan terus bertambah di wilayah NTB,” tegasnya.

Data terakhir per tanggal 6 April 2020 menunjukkan peningkatan dengan jumlah pasien di NTB yang dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 10 orang yang tersebar di empat kabupaten dan kota, bahkan satu diantaranya meninggal dunia.

Sementara jumlah Pasien dengan Pengawasan (PDP) berjumlah 93 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 2.992 orang. RUL.

Leave A Reply