Berbagi Berita Merangkai Cerita

Carut Marut Kelanjutan Pembangunan Dam Mujur

0 22

MATARAM, DS – Progres pembangunan Dam Mujur di Wilayah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingga saat ini belum bisa terealisasi, dipastikan bukan kesalahan dari Pemerintah Pusat.

Anggota Komisi V Bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Pembangunan Desa DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan dana pembangunan Dam Mujur sejatinya sudah tersedia di APBN. Hanya saja, pemerintah daerah yang bertugas menanggung biaya pembebasaan lahan justru belum bisa melakukannya hingga kini.

“Saya sudah lacak sengkarut persoalan Dam Mujur ini. Ternyata, sumbernya bukan dari Pusat, namun dari Pemda Loteng yang belum mampu melakukan pembebasan lahannya. Itu pernyataan pak Menteri PUPR saat kita panggil,” ujar Suryadi menjawab wartawan, Selasa (28/1).

Menurut Suryadi, dana pembebasan lahan untuk pembangunan Dam Mujur terpantau menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Bahkan untuk biaya pembebasaan lahan saja diperkirakan bakal menelan anggaran hingga Rp 700 miliar lebih. Oleh karena itu, jika Pemkab Loteng yang harus menanggung sendiri beban dana tersebut agak sulit untuk bisa mewujudkan pembangunan Dam Mujur.

“Saya sudah dengar jika pak Bupati Suhaili mengaku belum bisa untuk saat ini menyiapkan dana itu. Makanya, agak sulit bisa mewujudkan pembangunannya meski dana oleh pemerintah pusat sudah disiapkan dalam APBN,” kata dia.

Oleh karena itu. Suryadi mendorong agar Pemkab Loteng perlu melakukan pembicaraan dengan Pemprov NTB terkait dana bantuan pembebasan lahan tersebut. Apalagi, koordinasi antara pemda kabupaten dengan pemprov NTB perlu dilakukan.

“Kalau saya usulkan lebih baik dilanjutkan saja pembicaraan yang pernah dilakukan antara pak Bupati dengan pak Gubernur. Insya Allah, saya yakin pak Gubernur jika dijelaskan soal ketidakmampuan anggaran, beliau akan bisa berfikir untuk membantu mencarikan solusinya. Apalagi, Dam ini jika direalisasikan akan bisa memberikan manfaat pada masyarakat di wilayah Selatan Lombok Tengah,” jelas Politisi PKS asal Dapil NTB-2 (Pulau Lombok) itu.

“Yang pasti dana pembangunan Dam Mujur itu masih ada. Tapi karena belum jelas komitmen kewajiban pembebasan lahan, maka dana pembangunannya belum bisa direalisasikan hingga kini,” sambung Suryadi.

Sebelumnya, Bupati Loteng HM Suhaili FT mengaku siap untuk sharing dalam anggaran pembebasan lahan dengan Pemprov NTB untuk merealisasikan pembangunan Dam Mujur tersebut.

“Kalau sharing anggaran kita siap, kalau dibebankan sendiri kita tidak mampu untuk membangun Dam Mujur tersebut. Karena kondisi anggaran juga,” ujar Bupati belum lama ini.

Suhaili mengatakan, pihaknya tetap berupaya untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur. Namun jika merujuk anggaran hingga tahun 2019 lalu maka kondisi anggaran Loteng masih sangat terbatas.

“Insya Allah, tahun 2020. Itupun kalau PAD Loteng sudah meningkatkan baru bisa kita anggarkan untuk pembangunan Dam Mujur tersebut,” tandasnya. RUL

Leave A Reply