Berbagi Berita Merangkai Cerita

Capaian Data PBI-JK NTB Rendah, Komisi V Prihatin

25

FOTO. H. Bohari Muslim. rul

MATARAM, DS – Progres perkembangan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di semua wilayah NTB pada tahun 2021 ini, terpantau rendah dan mengecewakan. Padahal, adanya program PBI-JK akan sangat membantu keberlangsungan warga miskin untuk bisa berobat secara gratis ke rumah sakit.

Anggota Komisi V DPRD NTB H. Bohari Muslim mengatakan, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya bersama OPD Pemprov, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga RSUD Provinsi NTB, tercatat progres capaian program PBI-JKI di semua wilayah NTB, masuk katagori mengkhawatirkan.

“Sampai kemarin, data masuk di sistem di Kementerian Kesehatan RI, sebagai contoh. Yakni, untuk Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur hanya pada kisaran dibawah 20 persen dari rasio jumlah penduduk yang berhak memperoleh program PBI-JK itu. Ini belum termasuk Kabupaten Dompu yang sama sekali nol persen data masuk warganya,” jelas Bohari pada wartawan melalui telpon selulernya, Kamis (18/11).

Menurut dia, lantaran semua data yang bersumber dari Pemda kabupaten/kota itu harus masuk ke sistem yang terintegrasi secara nasional dengan ada tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, ia khawatir jika terus validasi dan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang disandingkan data PBI JK, tidak sesuai target.

Tentunya, biaya untuk warga miskin yang berobat ke rumah sakit dan memegang kartu Jamkesda akan tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah pusat. Melalui, dana APBN

“Dengan begitu, maka pemda kabupaten/kota harus bersiap-siap membiayai dana warganya melalui dana APBD. Sementara, jika melihat kondisi keungan daerah, tentu hal itu akan sulit diwujudkan,” tegas Bohari

Politisi Partai Nasdem itu mengaku, rendahnya data PBI-JK di kabupaten/kota di NTB sejauh ini, dipicu koordinasi yang minim antara Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi dan Dinsos Kabupaten/kota.

Oleh karena itu, lanjut Bohari, ia meminta agar bupati dan wali kota memiliki kepedulian terkait pendataan dan verifikasi data PBI-JK tersebut.

Terlebih, kata dia, Ombudsman RI Perwakilan NTB sudah menemukan adanya kejanggalan dalam pendataan PBI-JK di NTB.

“Mumpung masih ada waktu, tolong pak Bupati dan Pak Wali Kota untuk intens berbuat meminta Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial untuk berbenah memverifikasi data warganya. Bila perlu ditongkrongi kerja mereka. Ini menyangkut nyawa rakyat yang enggak bisa diabaikan,” tandas Bohari Muslim. RUL.

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.