A place where you need to follow for what happening in world cup

Bupati Sumbawa Minta Gubernur Patuhi Perda Penggabungan BPR

0 23

MATARAM, DS – Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril BSc meminta Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, mematuhi seluruh substansi yang terkandung dalam Perda tentang penggabungan BPR NTB yang menyaratkan delapan BPR NTB harus terkonsolidasi menjadi satu kesatuan BPR hingga akhir September 2017. Apalagi, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan NTB untuk kali kedua telah mengembalikan semua berkas usulan Direksi dan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB ke pemprov agar dilakukan revisi.

“Jadi, masih ada sisa waktu tiga bulan untuk kita perbaiki dan sempurnakan soal konsolidasi PT BPR NTB ini. Caranya, pak Gubernur kita sarankan menggelar RUPS ulang,” tegas Husni melalui telpon selulernya dari Mataram, Sabtu (8/7).

Husni memastikan pihaknya dan DPRD Sumbawa memiliki alasan kuat sehingga belum menandatangani dokumen persetujuan terhadap konsolidasi BPR NTB hingga kini, yakni karena proses konsolidasi PT. BPR NTB belum tersosialisasi dengan baik.

Hal itu, kata dia, merujuk laporan Kabag Ekonomi Setda Sumbawa yang diutusnya mengikuti mekanisme RUPS sebelumnya. Dimana, masih banyak hal mendasar sebagai syarat utama konsolidasi delapan BPR di NTB belum lengkap. Padahal, sudah ada acuan utama, yakni perda yang mengatur mekanisme konsolidasi BPR tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Husni, saat rodshow Gubernur ke Pulau Sumbawa pada Sabtu (8/7) siang, pihaknya lantas memaparkan sejumlah alasan utama yang mendasari pemkab Sumbawa bersama pemkab KSB belum menandatangi persetujuan merger BPR NTB tersebut.

“Disitu, saya jelaskan panjang lebar alasan pemkab Sumbawa tidak menyetujui penggabungannya. Yang jelas, pemkab dan DPRD Sumbawa hanya ingin ada pertemuan lanjutan. Ini penting, agar prinsip kebersamaan dan koordinasi antara semua pihak bisa terjalin dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, jika merujuk pencapaian kinerja dan performa BPR di NTB, maka BPR Sumbawa dipastikan paling baik dan sehat kondisinya dari sisi NPL hingga pertumbuhan kreditnya. Hal ini sesuai laporan yang dirilis OJK perwakilan NTB beberapa waktu lalu.

Untuk itu, kata Husni, jangan sampai proses konsolidasi BPR NTB yang kini berjalan, malah menghambat kinerja BPR yang sudah baik menjadi tidak baik kedepannya. “Sekali lagi, kami tidak mau tanda tangan itu, karena memang ada proses yang tidak sempurna. Itu sesuai kajian dari staf saya, wajarlah jika saya enggan menyetujui penggabungan PT. BPR NTB jika belum ada perbaikan proses didalamnya sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Gubernur NTB harus segera melakukan RUPS ulang dan melakukan pertemuan dengan delapan pemda pemilik BPR yang akan digabungkan itu. “Penyamaan persepsi antar pemprov dan pemda di NTB sangat penting. Sehingga, persoalan yang mendasar sesuai ketentuan aturan akan bisa dipecahkan,” tandas Husni Djibril.

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri, mengatakan konsolidasi PT. Bank BPR NTB terkendala dua kabupaten yang belum memberikan persetujuan. Dua Kabupaten itu adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Yusri menegaskan persetujuan dua kabupaten merupakan persyaratan mutlak.
“Kalau persetujuan itu tidak ada tentunya proses dari konsolidasi ini tidak bisa dilanjutkan,” tegas Yusri dikonfirmasi terpisah.

Beberapa waktu lalu, Yusri mengaku telah mengembalikan berkas pengajuan permohonan konsolidasi PT. Bank BPR NTB. Dengan belum terpenuhinya persyaratan itu, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti pengajuan permohonan itu.

Terkait tenggat waktu, Yusri mengharapkan tim yang dibentukpemprov bekerja cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Agar pihaknya segera memproses permohonan itu. “Semakin cepat ya tentunya semakin baik. Kita bisa memproses kalau itu sudah terpenuhi,” kata dia.

Menurutnya, konsolidasi PT. Bank BPR NTB bisa saja dilakukan tanpa dua kabupaten itu. Artinya konsolidasi hanya dilakukan 6 BPR kabupaten/kota. Namun, hal itu hanya dapat dilakukan jika ada landasan hukum. Saat ini dasar hukum yang digunakan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan 8 PD. BPR yang melakukan konsolidasi.

“Sehingga, harus ada perubahan Perda jika KSB dan Sumbawa tidak mau bergabung. Tapi tentunya yang berkonsolidasi 6 itu didasari oleh apa, katakan Perda atau apa,” ujarnya.

Terkait pengajuan calon direksi, Yusri mengatakan pengajuan permohonan konsolidasi satu paket dengan usulan calon direksi PT. Bank BPR NTB. “Rumahnya disediakan dulu baru calon direksi,” tandas Yusri. fahrul

Leave A Reply

Lewat ke baris perkakas