Berbagi Berita Merangkai Cerita

Bupati Loteng Sebut ASN Sulit Netral di Pilkada

41

MATARAM, DS- Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diragukan. Keberpihakan kepada petahana dipastikan lebih besar ketimbang kandidat pendatang baru. Apalagi, jika kandidat yang maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut berlatar belakang pejabat aktif.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT membenarkan hal itu. Menurut dia, jika ada pasangan calon kepala daerah berlatar belakang birokrat dapat dipastikan para ASN akan cenderung memberikan dukungan pada calon tersebut.

Suhaili mencontohkan, di Kabupaten Lombok Tengah pada Pilkada kali ini ada tiga orang pejabat aktif yang maju dalam kontestasi lima tahun itu. Mereka diantaranya, Sekda HM. Nursiah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Inspektur Inspektorat Loteng HL. Aswantara.

“Dengan ada pejabat yang maju tentu para ASN akan sulit bisa dipaksa netral. Salah satunya di Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan Whatasappnya, Rabu (1/7).

Bupati Loteng dua periode itu mengaku, telah berulang kali mengingatkan para ASN di lingkup Pemkab setempat agar bisa bersifat netral dalam konstestasi Pemilu dan Pemilukada. Namun hal tersebut dirasa sangat sulit.

Pasalnya, para ASN memiliki hal pilih yang masih melekat pada mereka. Sehingga, jika ingin ASN itu bisa netral, maka pemerintah harus mencabut hak pilih mereka. “Saya coba tanya dengan mereka satu persatu, kebanyakan mereka bilang, ketimbang hak pilih kami sia-sia, maka kami pun berpolitik mendukung calon tertentu tapi tidak fulgar seperti kader partai,” tegas Suhaili.

Menurut dia, selain ASN, para jajaran TNI dan Polri pun juga akan sangat sulit bisa bersikap netral. Pasalya, jika ada diantara keluarga mereka yang terlibat sebagai peserta pemilukada maupun pemilu, tentu para unsur TNI dan Polri akan membantu keluarganya.

“Saya sudah amati perilaku mereka (TNI dan Polri). Memang polanya, enggak kelihatan fulgar. Tapi, dari hasil suara juga kelihatan jika mereka pun bergerak meski sifatnya senyap,” kata Suhaili.

Oleh karena itu, khusus netralitas ASN, pihaknya berharap agar Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) juga perlu pro aktif melakukan pengawasan ke daerah-daerah yang melakukan pelaksanaan Pilkada Serentak. Khususnya,  pada wilayah yang ada pejabat ASN yang ikut berkompetisi didalamnya.

“ASN itu, itu selain pegawai juga ada guru dan tenaga kesehatan. Ingat jumlah mereka banyak. Jadi, sangat mustahil ribuan ASN enggak akan mendukung salah satu pasangan yang mereka kenal, utamanya pimpinan kantornya. Inilah yang perlu ekstra antara Bawaslu dan KASN membagi diri melakukan pengawasan,” tandas Suhaili.  RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.