Menu

Mode Gelap

Pemerintah · 27 Jun 2019 10:48 WITA ·

Bupati Lombok Utara Hadiri Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Kependudukan


					Bupati KLU pada sosialisasi bertajuk Buat Akta Kelahiran Secara Online Untuk Masyarakat (Bakso Urat) dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU Perbesar

Bupati KLU pada sosialisasi bertajuk Buat Akta Kelahiran Secara Online Untuk Masyarakat (Bakso Urat) dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU

Tanjung, DS – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring,Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi bertajuk Buat Akta Kelahiran Secara Online untuk Masyarakat (Bakso Urat). Acara yang dibuka Bupati KLU H.Najmul Akhyar, Senin (24/6), dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU terkait kebijakan kependudukan tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Adapun yang hadir menyaksikan penandatanganan dan sosialisasi diantaranya Kadis Dukcapil KLU Fahri, S.Pd, Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifuddin, Perwakilan Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1606 Lobar, Perwakilan Bayangkari Polres Lombok Utara, NGO serta undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH sebelum membuka acara, pada sambutannya menyatakan sosialisasi ini menguatkan komitmen mendukung program percepatan pembuatan identitas hukum kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara.

“Beberapa kabupaten sempat datang belajar ke kita. Bagaimana cara pembuatan akta kelahiran secara cepat. Bahkan saya langsung memberikan akta kelahiran itu ke rumah sakit kepada ibu-ibu yang baru melahirkan,” tutur bupati seraya mengharapkan pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab untuk melakukan percepatan akta kelahiran manfaatnya bagus dan luar biasa.

“Kita perlu aktif melayani masyarakat tak usah menunggu, tetapi harus aktif. Sebab pemenuhan KTP ini bukan hanya untuk masyarakat kita, tetapi kebutuhan pemerintah untuk menentukan kebijakan,” imbuhnya.

Apa yang sudah diprogramkan ini (Bakso Urat), lanjutnya, agar ditindaklanjuti. Peran ibu-ibu yang siap membantu percepatan pembuatan akta kelahiran. “Ibu-ibu juga penting mengkampanyekan program ini, supaya masyarakat kita paham dan memiliki akta kelahiran,” tandas bupati.

Dalam pada itu, usai penandatanganan MoU, Dinas Dukcapil dengan organisasi Wanita KLU yang disaksikan bupati didampingi Sekretaris Dinas Dukcapil KLU Tresnahadi, S.Pt dalam paparan materinya dihadapan peserta sosialisasi menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dikhususkan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Ditambahkannya, pemerintah berkewajiban memberikan KIA kepada penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Adapun tujuan dari pemberian KIA, meningkatkan perlindungan dan pelayanan publik dengan mewujudkan hak bagi anak. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog antara peserta sosialisasi. (sta/humaspro)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Raih Opini WTP Kesebelas untuk Masyarakat NTB

20 Mei 2022 - 17:49 WITA

Banyak yang Melakukan Sesuatu Tanpa Data Jelas

18 Mei 2022 - 16:36 WITA

Parade Defile Meriahkan Pembukaan Latsitarda Nusantara XLll Tahun 2022

14 Mei 2022 - 21:48 WITA

Keberagaman NTB Bekal Penting Bagi Peserta Latsitarda Nusantara ke-42

14 Mei 2022 - 19:29 WITA

Wagub Ajak Peserta Latsitardanus Berbaur dengan Masyarakat

11 Mei 2022 - 20:10 WITA

Jembatan Putus di Pemoles Segera Dibenahi, Gubernur Zul : Mindset Pejabat Kita Ubah

9 Mei 2022 - 18:01 WITA

Trending di Pemerintah