Berbagi Berita Merangkai Cerita

Bupati Buka Sosialisasi PP 12 Tahun 2019 dan Bimtek PKD

0 14

Lobar, DS – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH membuka Sosialisasi PP 12 Tahun 2019 dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sekaligus Launching Pengelolaan Keuangan secara online dan terintegrasi, Kamis (20/02/2020).

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTB Edi Sunardi, AK.M.AK, SA, CRMP mengatakan ada dua pilar akuntabilitas target RPJM 2015-2019 yaitu pencapian level 3 maturitas sistem tenaga internal pemerintah dan capaian kapabilitas level 3, diakhir tahun 2019, 11 pemerintah daerah di lingkup Provinsi NTB sudah mencapai SPT level 3 termasuk Kabupaten Lombok Utara.

Jika berbicara sistem pemerintah maka orientasinya ada di Inspektorat, padahal masalah SPT mengharuskan seluruh OPD harus melakukan intra control dari mulai proses perencanaan, pengadaan dan pelaporan. Tetapi, keberhasilan dengan pencapaian level 3 adalah keberhasilan jajaran OPD yang tentu tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari bupati selaku pucuk pimpinan daerah.

Di samping itu, Kepala BPKP Perwakilan NTB ini juga mengapresiasi pengelolaan pertanggung jawaban pemerintah daerah Lombok Utara, lantaran sudah 5 tahun berturut-turut mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pencapian tersebut mengambarkan Pemkab Lombok Utara selalu taat dengan aturan yang dibarengi dengan pengendalian.

“BPKP sangat mendukung komitmen bupati dan seluruh jajaran OPD KLU untuk menerapkan good governance, clean governance dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya mengapresiasi.

Pihaknya merancang dan membangun aplikasinya SIMDA perencanaan yang mesti diupdate secara berkala. Aplikasi ini dibuat semenjak pembuatan RPJMD. Diakhir tata kelola keuangan ada pelaporan akuntabilitas, di mana penyusunannya juga menggunakan aplikasi yang sifatnya terintegrasi. Begitu pun penyusunan LAKIP menggunakan aplikasi atau tidak lagi secara manual tapi secara online sehingga tidak ada lagi perbedaan pada data.

Sementara itu Bupati Najmul Akhyar menuturkan Lombok Utara sebagai kabupaten termuda di NTB, sudah barang tentu dalam mengelola daerah terjadi banyak dinamika, misalnya dalam meraih apresiasi WTP tentunya tidak mudah. Dibutuhkan semangat yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya dalam rangka mempertahankan apresiasi yang telah diraih.

Pemkab Lombok Utara sudah diberikan anugrah dana reksa 3 tahun berturut-turut oleh Kementerian Keuangan, dan bahkan salah satu daerah dari 11 kabupaten yang berhasil mengelola keuangan terbaik di Indonesia dari sejumlah 437 kabupaten/kota di Indonesia.

“Dan, saya yakin ini semua berkat kerja keras kita semua, itu artinya kita sudah berproses dengan baik, kemudian kita mendapatkan anugerah sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua di Indonesia,” kata bupati yang juga Sekjen APKASI ini.

Bupati H. Najmul juga berharap dalam kegiatan workshop tersebut semua bisa berkembang dan berdiskusi dengan baik, sehingga siapapun kepala OPD yang diutus, mari kita lakukan dengan baik karena kita semua butuh ilmu ini untuk bisa terus mempertahan Lombok Utara seperti posisi saat ini.

“Mudah-mudahan dengan launching yang kita lakukan pada hari ini. Saya meyakini akan ada perubahan yang mendasar, perubahan yang baik terjadi dalam hal pengelolaan keuangan kita. Insyaallah lebih memudahkan yang pertama yaitu lebih cepat dengan sistem online, yang kedua lebih hemat, dan tentunya lebih jujur, tandas Sekjen APKASI ini.

“Laporan-laporan yang diminta oleh Bappeda, BPKAD, Inspektorat saya harapkan bisa diberikan tepat waktu,” tekan Najmul Akhyar.

Ketua panitia pelaksana yang juga kepala DPKAD KLU Sahabudin, S.Sos, M.Si melaporkan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dengan diterbitkannya PP Nomor 12 tahun 2019, dengan adanya perubahan tersebut tentunya Pemda harus dapat secepatnya menyeseuaikan diri, karena terdapat hal penting yang ketika kita tidak ikuti maka konsekuensi berupa sanksi harus kita terima.

Dilanjutkan mantan Kepala Dinas Dukcapil KLU ini, sanksi yang dikenakan jika tidak salah mengelola anggaran bisa berupa administratif dan juga beberapa hal yang berakibat penundanaan dana transfer.
“Dan alhamduluillah tahun 2019 kita sudah menginisiasi pengunaan SIMDA online dan hasilnya bisa kita rasakan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, beberapa sistem informasi pengelolaan keuangan yang sudah diintegrasikan, salah satunya SIMDA. “Alhamdulillah kita sudah updating SIMDA keuangan dan dalam waktu dekat akan updating SIMDA BMD,” ujarnya lagi.

Selain itu, tambahnya, dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Utara kita juga sudah meenerbitkan Peraturan Bupati terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Dengan adanya Perbup ini dalam pengelolaan keuangan daerah kira bisa lebih efesien apalagi sudah didukung oleh SIMDA keuangan online.

“Kami berharap kepada teman-teman OPD agar kita selalu bersinergi dan kami sangat berharap kerjasama kita semua. Dalam proses pengelolaan keuangan saya berharap agar kita menggintensifkan dana perimbangan,” tutur Sahabudin.

Acara yang dihelat di hotel Puri Saron Senggigi ini dihadiri oleh kepala OPD kemudian diakhiri launching pengelolaan keuangan secara online dan terintegritas oleh bupati disaksikan hadirin yang hadir. (api/humaspro)

Leave A Reply