BSK Samawa

BPJamsostek dan Disnakertran Inisiasi Perbup Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah

Selong, DS- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) atau BPJamsostek dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur terus berupaya memberikan jaminan perlindungan sosial bagi bagi maayarakat.

Dari 1,331,533 jumlah penduduk di Lotim, masih banyak yang belum memiliki jaminan keselamatan kerja terutama bagi masyarakat pekerja bukan penerima upah seperti petani, pedagang dan peternak.

Karna itu, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans saat ini mulai mendorong adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) untuk memastikan masyarakat pekerja bukan penerima upah bisa diakomodir untuk mendapat jaminan perlindungan sosial.

Hal ini juga disampaikan langsung, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lotim, Halik A’yam menjawab TribunLombok.com, Rabu (28/5/2024).

“Untuk regulasi Lotim memang belum ada regulasi spesifik yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja. Untuk regulasinya sendiri sebenernya kami sudah ada draftnya, dimana ini kebetulan saya dapat dari Kemendagri dan menurut saya ini jadi format standar hingga nannti disesuaikan ke masing masing kabupaten atau kota,” ucap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lotim, Halik A’yam ditemui usai kegiatan pojok jurnalis, Rabu (29/05/2024)

Lebih jauh, pria yang karib disapa Syam itu mengatakan di Lotim sendiri pihaknya mulai membahas terkait adanya perbup ini bersama semua unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di Perbup nantinya, perlindungan untuk yang bukan penerima upah akan menjadi perhatian.

“Istilahnya tidak ada pemberi kerja yang bertanggung jawab terrhadap mereka. ini yanv perlu kita perhatikan dan menjadi fokus utama, karena mereka tidak semua mampu membayar jaminan sosial,” sebutnya.

Nantinya lanjut dia, didalam draft Perbup itu untuk skema pembayarannya nanti ada beberapa pilihan, dimana bisa dibayar sendiri, atau juga bisa melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBD.

Upaya ini, ujar Syam, selaras dengan regulasi di tingkat nasional yang mengamanahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan program perlindungan bagi para pekerja bukan penerima upah, antara lain adalah Inpres Nomor 2 tahun 2021 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

Dengan adanya regulasi yang dituang dalam bentuk Perbup ini diharapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja bukan penerima upah yang juga adalah bagian dari para pekerja rentan.

“Dengan adanya upaya ini, diharapkan bisa mencegah kemiskinan baru atau kemiskinan ekstrem di Lotim,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Lotim, Fathurrahman menyambut baik apa yang menjadi inisiasi bersama terkait pembentukan regulasi jaminan sosial ini.

Upaya itu juga sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Penjabat (Pj) Bupati Lotim, HM Juaini Taofik. “Dan kemarin tanggal 7 Maret itu respon pak Pj baik dan langsung memerintahkan kita membuat regulasi terkait kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan ini,” tuturnya.

Namun kata dia, pihaknya melihat jika regulasi dituangkan dalam bentuk Perda akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga disepakati regulasi itu dituangkan dalam bentuk Perbup.li

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.