Berbagi Berita Merangkai Cerita

BPBD Minta Bank BRI Beri Kemudahan Korban Terdampak Gempa Terima Dana Bantuan Rumah

0 16

MATARAM, DS –  langkah-langkah taktis menindaklanjuti instruksi Gubernur Zulkieflimansyah Nomor 360-12 tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 agar proses teknis rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa di NTB dapat berjalan sesuai target terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  NTB.

Kali ini, Kepala Cabang Utama BRI Mataram telah dikirimkan surat permakluman yang berkode penting. Yakni, pada surat bernomor 360/144/BPBD.NTB/II/2019, pihak perbankan diminta mempercepat berbagi proses. Hal itu menyusul, di lapangan hingga kini terpantau progress data faktual dan kendala masih banyak dijumpai.

“Yang pasti pada surat ini, kita butuh support system dari Bank BRI untuk mempercepat berbagai proses perbankan. Apalagi, surat keputusan Gubernur NTB Nomor 360-12 tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa di NTB harus ada percepatan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat,” ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Muhammad Rum menjawab wartawan, Minggu (3/2).

Ia menyatakan, merujuk inventarisasi Tim Pengendali Kegiatan (TPK) BPBD NTB, yang membawahi para fasilitator, maka hingga kini, masih banyak kendala dan keluhan yang ditemukan di lapangan. Khususnya, terkait aktivitas timnya dengan pihak BRI.  Padahal, kewajiban BRI untuk memproses, menindaklanjuti dan memperhatikan setidaknya tujuh hal. Diantaranya, untuk persyaratan pembuatan rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) cukup hanya dengan melampirkan SK Kepala Desa/Lurah setempat tentang Susunan Pengurus Pokmas.

Selanjutnya, pencairan Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening Pokmas cukup dengan melampirkan Satu Lembar Surat Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Pokmas dan PPK BPBD Kota dan Kabupaten setempat. “Tentu saja ada isian dalam surat rekomendasi itu yang harus diisi termasuk nama nomor rekening dan tanda tangan anggota Pokmas,” kata Rum.

Tahap berikutnya, kata dia, bagi korban yang Kepala Keluarganya (KK)telah meninggal dunia, maka bantuan dapat diserahkan ke satu orang Ahli Waris yang berhak. Yakni, dengan cukup didasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, Untuk KK yang telah menjadi TKI atau Keluar Negeri atau sedang sakit parah. Maka, proses pembuatan rekening (pencairannya) dapat dilanjutkan dengan didasarkan Surat Kuasa/Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

“Jadi kita berharap tidak ada lagi informasi atau temuan kami di lapangan. Dimana diwajibkan KK tersebut datang sendiri dari luar negeri atau dibopong dalam keadaan sakit parah untuk datang ke Bank BRI,” tegas Rum.

Hal lainnya, terkait dalam hal terjadi kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai antara SK Bupati/Walikota  dengan KTP Korban (By Name By Address).  Menurut Rum, sebelum keluarnya SK Revisi dari Walikota/Bupati, dapat diperbaiki dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.  Sebab, hal ini dirasa penting agar tidak menghambat proses pencairan dana.

Ia menjelaskan, pihak BRI juga diminta segera memproses lanjut transfer dari rekening KK ke rekening Pokmas tanpa harus menunggu pembagian Buku tabungan di desa/kecamatan/daerah lain selesai. Termasuk lagi, tidak ada istilah pembatasan debet harian, seperti kasus di KLU yang satu hari hanya boleh delapan Pokmas saja.

“Jika pihak BRI menemukan situasi (kondisi) di lapangan yang dianggap tidak sesuai dengan Juklak maupun Juknis, maka segera BRI agar berkoordinasi dengan pihak BNPB/Kemen PUPR/Pemda/BPBD setempat,” tegas Rum.

“Jadi kita berharap tidak ada lagi tindakan-tindakan atau ketidak pahaman mekanisme kerja dari pihak manapun, yang tergabung dalam Tim Percepatan Rehab/Rekon ini. Yang menghambat kinerja keseluruhan Tim. Sekali lagi, ini adalah tugas dan panggilan kemanusiaan. Sebuah kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” tambahnya menjelaskan. RUL.

Leave A Reply