Berbagi Berita Merangkai Cerita

BLT Desa Akan Diberikan Selama 6 Bulan, Pemda Lotim Segera Siapkan Perbup

41

SELONG, DS – Penanganan dampak ekonomi Covid-19 terus digeber oleh Pemerintah. Hal ini terlihat dari munculnya kebijakan baru terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 50/PMK.07/2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selama enam bulan. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang hanya diberikan untuk tiga bulan.

“Dari PMK 50 itu, memang diberikan selama 6 bulan. Tiga bulan pertama 600 ribu, tiga bulan kedua 300 ribu,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Timur, Martaniati, saat ditemui Rabu (27/05/2020).

Namun dalam PMK 50 tersebut tidak dirincikan tekhnis penganggarannya. Sehingga diperlukan payung hukum berupa Peraturan Bupati agar pengalokasian BLT Desa sesuai dengan yang dihajatkan pemerintah pusat.

“Bagaimana pelaksanaannya di desa itu, tentunya akan lebih rinci di Perbup. Dengan dasar Peraturan Tiga Menteri itu digabung menjadi satu,” ujarnya.

Perbup yang akan disusun, nantinya tetap mengacu kepada Peraturan Tiga Menteri. Karena, bagaimanapun DD merupakan tanggung jawab dari tiga Kementerian.

“Karena kita kan ada tiga kementerian. Ada Kmenterian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.

Sementara terkait tekhnis pelaksanaan yang mungkin disusun, Marta enggan berkomentar lebih jauh. Dan berharap agar semua pihak bersabar untuk menunggu Perbup sebagai landasan dalam pengalokasian DD dalam pencairan BLT.

“Bagaimana pelaksanaannya nanti, kita juga belum tahu. Karena disini (PMK 50,red) tidak ada penekanan tekhnisnya,” ujarnya.dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.