Berbagi Berita Merangkai Cerita

Biaya Rp 2 Juta untuk Kenaikan Pangkat, Kadis dan Kabid Beda Pendapat

4.714
Zainuddin

SELONG, DS – Terkait adanya pungutan dalam kenaikan pangkat guru di lingkup Dikbud Lombok Timur, pejabat di Dinas setempat menyampaikan keterangan berbeda. Keterangan berbeda tersebut adalah antara Kepala Dinas (Kadis), dan bawahannya sendiri, yaitu Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Ketenagaakerjaan (PK), Dikbud Lombok Timur.

Ditemui beberapa waktu lalu, Kabid PK, Widayat, mengakui adanya biaya yang dibebankan kepada guru yang mengusulkan kenaikan pangkat. “Guru-guru ini rata-rata belum naik pangkat diatas 10 tahun. Sehingga kalau membayar Rp. 2 juta itu, masih jauh panggang dari api,” tukasnya.

Widayat menerangkan uang tersebut digunakan untuk membayar biaya pelatihan. Seperti pembayaran, narasumber, makan minum peserta, dan biaya seminar yang dilaksanakan selama tiga bulan.

Dikatan olehnya, penarikan biaya tersebut tidak dilakukan oleh Dikbud Lotim. Namun dikatakannya sebagai kewenangan panitia penyelenggara pelatihan, yang dibentuk oleh guru-guru di tiap Kecamatan. Karena pelatihan tersebut dipusatkan di tiap Kecamatan.

“Silahkan cari kebenarannya, untuk yang berbayar. Dan saya pastikan hanya pada proses mengadakan pelatihan untuk mengurai kenaikan pangkat itu,” tantangnya kepada wartawan.

Keterangan Widayat tersebut, bertolak belakang dengan keterangan Kadis Dikbud Lotim, M. Zainuddin. Saat ditemui usai menggelar rapat percepatan penanganan Covid-19, Selasa (14/07/2020).

Penarikan sebesar Rp. 2 juta tersebut dikatakannya sebagai biaya diklat yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun demikian, penarikan untuk diklat itu sudah tidak ada lagi semenjak dirinya menjabat sebagai Kadis Dikbud.

“Yang saya dengar laporan, dan hasil investigasi saya itu, mereka mengikuti kegiatan diklat. Dan kegiatan itu, sebelum saya menjadi Kadis sudah mereka laksanakan. Bekerjasama dengan BKPSDM. Hanya selesainya pas di saat saya mulai dilantik,” kata Zainuddin.

Namun, jika ada pengeluaran biaya sebesar Rp. 2 juta oleh guru sebagai uang jasa pembuatan kelengkapan Penilaian Angka Kredit (PAK), dikatakannya sebagai hal yang wajar. Karena ia menilai guru-guru di Lombok Timur tidak memiliki kemampuan mengetik menggunakan komputer.

“Sebenarnya anda juga boleh menjual jasa itu. Membuat Dupak itu. Silahkan. Karena kadang-kadang guru itu tidak mampu mengetik. Sekitar 40% guru tidak mampu,” katanya kepada wartawan.

Sedangkan penarikan uang jasa dengan intervensi oleh pihak dinas, dikatakannya tidak boleh dilakukan. “Tidak boleh. Bukan tidak berhak lagi. Haram hukumnya,” ucapnya.

Bahkan Zainuddin mengklaim tanda tangannya selaku Kepala Dinas dipalsukan. Sehingga banyak berkas pengusul kenaikan pangkat yang dikembalikan oleh BKPSDM.

“Yang dikembalikan oleh BKPSDM, ternyata mirip tapi tidak. Tanda tangannya itu lho. Terus sekarang, kalau saya permasalahkan dia memalsukan tanda tangan saya, kan bikin repot guru juga,” pungkasnya.

Ia pun mengira-ngira guru pengusul kenaikan pangkat membayar hingga Rp. 5 juta – Rp. 7 juta karena berkasnya di kembalikan oleh BKPSDM. “Dan ini mungkin, yang dikembalikan PAK-nya itulah yang membayar. Karena tidak masuk di sistem,” ucapnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.