MATARAM,DS-Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.TGH. M. Zainul Majdi melaksanakan dialog kebangsaan antar tokoh lintas agama di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Jum’at, (05/05/2017). Dalam dialog itu, selain hadir semua tokoh dari lintas agama, suku dan etnik yang ada di NTB, juga hadir siswa dan mahasiswa serta pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Pada saat itu, Gubernur meluncurkan Program “Sekolah Perjumpaan”
Gubernur menegaskan, menjaga keragaman dapat dilakukan dengan pendekatan yang bermacam-macam. Keberagaman di dalam beberapa keadaan sering kali menciptakan eksklusifitas di masing-masing komunitas. Eksklusifitas akan menutup dan membatasi diri sengaja atau tidak sengaja dari pergaulan. Jika berjalan terus maka akan menimbulkan gesekan dan tidak akan berakhir pada perjumpaan.
Namun, kadangkala di satu titik keragaman hanya dimaknakan sebagai suatu keadaan sosial yang biasa saja, dibiarkan saja, tidak dirawat dan dijaga. Maka pada akhirnya keragaman itu bisa menjadi sebab suatu masyarakat menjadi masyarakat yang tidak nyaman.
Itu sebabnya perlu dibuat kesepakatan-kesepakatan untuk memperkuat komitmen terhadap republik ini. “Kalau di antara tokoh-tokoh dan para orang tua selama ini sudah terjalin baik, sudah tidak ada masalah, tetapi di luar tokoh-tokoh, terutama di kalangan anak-anak dan gererasi muda kita, perlu di bangun ruang-ruang perjumpaan yang lebih intens,” ujar Gubernur.
Kalau di antara mereka sudah terbangun persaudaraan yang kokoh, saling mengerti dan menghormati satu sama lain, keberagaman tidak akan pernah menjadi masalah. Karena itu, Gubernur mengajak tokoh-tokoh lintas agama dan semua pihak, melalui pertemuan dan dialog-dialog seperti ini, untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi berbagai sumbatan dan permasalahan keberagaman yang masih dihadapi. Misalnya dengan dengan meningkatkan ruang-ruang perjumpaan di sekolah-sekolah.
Dalam menjaga keragaman, kata Gubernur, memang pemerintah membuat berbagai peraturan yang intinya adalah untuk memastikan agar nilai-nilai keadilan dapat terwujud. Esensi kehadiran pemerintah adalah memastikan isi dari regulasi itu telah menghadirkan keadilan untuk semua, bisa membuka kesempatan untuk semua, bisa memberikan hak yang sama untuk semua, serta membebankan tanggung jawab yang sama untuk semua. Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga perlu menyiapkan perangkat SDM untuk memastikan agar keadilan itu terwujud di republik ini.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan negara yang paling kuat sekalipun dengan otoritas yang mutlak, tidak mungkin bertahan karena hanya bekerja sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya dari warga Negara.
“Kita perlu melakukan upaya-upaya yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi lebih menyentuh sisi-sisi kultural dan kemanusiaan,” jelas Gubernur dua periode tersebut. “Kalau manusia mampu mensyukuri keragaman, maka akan menghadirkan energi yang berlipat-lipat untuk membangun dan memajukan masyarakat dan bangsa kita bersama-sama,” ujarnya.
Lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan pola pendidikan berkualitas, tetapi tidak menghadirkan pengakuan satu sama lain dengan baik, akan menyebabkan masalah di kemudian hari. “Intinya adalah mari kita bangun perjumpaan dengan konsep yang efektif sehingga satu sama lain melihat rekannya dengan setara dan belajar satu sama lain dalam menjalin perjumpaan yang bersifat positif,” harapnya.
Karenanya, Gubernur mengajak para pimpinan, sekolah-sekolah, dan pemuda untuk membangun komitmen bersama dalam membuat ruang perjumpaan. Sebesar apapun provokasi, pasti dapat dikelola dengan baik dan tidak akan berujung pada sesuatu yang dapat memudharatkan daerah kita. “Mari ciptakan ruang perjumpaan dan menyiapkan anak kita satu sama lain utnuk saling menghormati dalam upaya membangun dan memajukan daerah yang kita cintai ini,” pungkas Gubernur.hms/r.rabbah
