Berbagi Berita Merangkai Cerita

Berpotensi Mangkrak, Fraksi PKS Desak Rencana Induk IKN Masuk Substansi UU

41

FOTO. Suryadi Jaya Purnama ST. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Pembahasan soal substansi RUU Ibu Kota Negara (IKN) saat ini dilakukan tim perumus dan tim sinkronisasi, bukan pada tahapan panitia kerja (panja) demi mengejar tuntasnya pada bulan Januari 2022.

Pemerintah sepertinya tidak pernah kapok untuk selalu terburu-buru dalam membuat berbagai proyek, sehingga berpotensi mangkrak dan over budget.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP), mengatakan faktor-faktor penyebab potensi proyek IKN itu mangkrak. Yakni, mengabaikan studi kelayakan.

Hal ini terlihat dari proyek-proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga yang semua masalahnya tak lepas dari minimnya studi kelayakan.

“Sampai sekarang, tidak pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan alasan terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara. Bahkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU IKN pun tidak ada,” tegas Suryadi dalam siaran tertulisnya, Rabu (12/1).

Menurut Politisi asal Lotim itu, kendati pemerintah sudah menunjuk lembaga konsultan asing, McKinsey, sebagai pemenang lelang studi kelayakan teknis calon lokasi ibu kota negara dengan nilai pagu Rp 25 miliar dari APBN tahun 2019. Bahkan, Rencana Induk IKN juga tidak akan dibahas sejak awal karena nanti akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Namun, lanjut SJP, jika mencermati postur anggaran IKN yang mencapai Rp 466 Triliun, dengan 19 persen APBN, 54 persen Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 24 persen investasi swasta, maka seharusnya studi kelayakan menjadi sangat penting.

“Ingat, salah satu kunci kesuksesan KPBU dan investasi swasta adalah studi kelayakan yang bankable,” kata dia.

SJP mengatakan, perubahan kebijakan pemerintah. Bappenas sudah menyatakan pembangunan IKN membutuhkan 15-20 tahun atau artinya minimal 3 kali Pemilu.

Oleh karena itu, bagaimana mungkin waktu selama itu dijamin tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, sehingga memberikan kepastian investasi bagi swasta.

“Contohnya, LRT Palembang dengan biaya Rp12,5 triliun menjadi mubazir karena perubahan kebijakan tidak jadi memindahkan kantor gubernur Sumsel berakibat sepinya penumpang,” ungkap dia.

SJP menegaskan, fraksinya menolak terburu-burunya pembahasan RUU IKN tanpa adanya pembahasan Rencana Induk IKN sejak awal. Pertimbangannya, dikhawatirkan akan berimbas pada makin membesarnya faktor-faktor penyebab potensi mangkrak dan over budget IKN di atas.

“Apalagi tanpa melibatkan partisipasi lebih banyak dari masyarakat dan para ahli,” tandas SJP. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.