A place where you need to follow for what happening in world cup

Beri Addendum GTI, Politisi Gerindra Asal KLU Duga Gubernur NTB Kebingungan

148

FOTO. Sudirsah Sujanto (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Langkah Gubernur Zulkieflimansyah mempertimbangkan kajian Kejati NTB untuk memperpanjang kontrak kerjasama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) melalui kesepakatan baru (Addendum), disayangkan anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto.

Menurut anggota DPRD asal KLU, sikap yang ditempuh gubernur jelas melukai warga masyarakat di wilayahnya. Sebab, aset Pemprov diatas areal seluas 66 hektar sudah berpuluh-puluh tahun ditelantarkan oleh PT. GTI.

Namun faktanya, proses pertimbangan, kajian dan observasi atau apalah namanya yang dilakukan selama setahun, justru endingnya bukan memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, mudharat yang di dapat atas putusan akhir terhadap penelantar tanah PT GTI.

“Wajar kalau saya sebut kita ini sudah nirprestasi juga dipecundangi GTI di areal kita sendiri,” tegas Sudirsah pada wartawan, Senin (7/6).

Ia mengaku, pihaknya dan beberapa anggota DPRD NTB serta masyarakat dan tokoh agama hingga tokoh masyarakat di wilayah KLU, termasuk jajaran Pemda setempat, telah beberapa kali menunjukkan fakta terkait kondisi empiris yang dilakukan oleh PT GTI pada tanah yang telah mereka kuasai tersebut.

Bahkan, institusi negara lainnya. Di antaranya, KPK juga telah memberikan analisa potensi terkait kerugian negara yang hilang akibat tidak dilakukannya kesepakatan kontrak yang dilakukan oleh PT GTI dengan menelantarkan lahan tersebut.

“Wajar, kalau kita sebut Pak Gubernur memang, seperti orang dalam kebingungan. Yakni, malas mendengar, dan enggan menerima masukan yang rasional pada posisi GTI ini,” kata Sudirsah.

Anggota Komisi IV DPRD NTB bidang Fisik dan Pembangunan itu hanya mengingatkan, adanya hasil investigasi KPK yang telah menemukan triliunan rupiah kerugian negara di lahan yang di kelola PT GTI ini.

Apalagi, di lapangan, hingga kini, tidak ada satu pun point kontrak yang di penuhi oleh PT GTI di wilayah Gili Trawangan selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan, sejak kontrak di keluarkan tahun 1995 silam.

“Ah mungkin karena Pak gubernur ini bukan orang NTB tulen, sehingga tidak bisa merasakan derita rakyat. Ingat, wacana pemutusan kontrak GTI, justru di inisiasi oleh gubernur, malah akhirnya hanya isapan jempol dan parahnya menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP) yang kemudian tersisa hanya janji kosong. Ini karena ambisinya yang ingin memuliakan investasi,” jelas Sudirsah.

Langkah pemberian addendum pada PT GTI, lanjut dewan asal KLU itu, sangat tidak tepat. Mengingat, perusahan itu sangat tidak memuliakan perjanjian dan kepercayaan pemerintah yang telah memberinya kuasa selama ini.

Padahal, konsep Presiden Jokowi yang dimaksud memuliakan investasi adalah untuk investasi yang menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara dan rakyat.

“Tapi, ini Pak Gubernur NTB, malah tidak bisa melihat dan membedakan investor yang layak di muliakan dengan investor yang me-mudharatkan,” ucap Sudirsah

Dalam konteks status quo yang menjadi phobia Gubernur, kata dia, sesungguhnya jauh lebih baik, malah tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan berstatus quo selama 5-6 tahun kedepan jika dibandingkan memperpanjang kontrak yang sudah pasti merugikan daerah manakala PT GTI terus diberikan kepercayaan menguasai tanah negara potensial itu.

“Status quo, selama itu tidak terasa lama, karena begitu selesai status quo. Biasanya, pemprov dan rakyat secara merdeka dan leluasa mengelola hal miliknya selama dan terlepas dari jeratan kontrak palsu,” ungkap Sudirsah.

Ia menuturkan, keputusan memperpanjang masa bakti PT GTI di wilayah Gili Trawangan, bakal memperpanjang derita warga di wilayah destinasi unggulan pariwisata NTB tersebut .

Sudirsah khawatir, kedepannya, warga Trawangan akan terus mengingat, bahwasanya Gubernur Zulkieflimansyah yang selama ini mereka agung-agungkan sebagai gubernur visioner dan hebat akan masuk katagori kepala daerah yang justru menyengsarakan rakyat di daerah.

“Kami sekali lagi, tentu makin merasa sedih dan miris karena perjuangan rakyat makin jauh berhasil. Tapi, fraksi Gerindra bersama para pejuang dari partai rakyat lainnya di Udayana tetap akan berjihad tak akan mundur melawan ke jahiliyahan melalui hak Interpelasi,” tandas Sudirsah Sujanto.

Sebelumnya, Langkah Pemprov NTB bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN), dan PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang melanjutkan kerjasama hingga tahun 2026, agar tidak dimaknai yang tidak-tidak.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menegaskan, langkahnya melakukan perpanjangan kontrak dan tidak melakukan pemutusan kontrak kerjasama sesuai keputusan DPRD setempat, lantaran dirinya tetap ingin memuliakan investasi.

“Kita tetap mempertimbangkan investasi dan kontrak kerjasama yang telah dibuat bersama PT GTI agar iklim investasi tidak terganggu,” tegas Gubernur, Jumat (4/6).

Menurut Bang Zul, kesepakatan baru (Addendum) pemprov kali ini. Salah satunya adalah besaran kontribusi yang selama ini disetorkan ke pemerintah daerah sebesar Rp 22, 5 juta pertahun sejak penandatanganan kontrak pada 1995 silam. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas