Berbagi Berita Merangkai Cerita

Berdiri Tahun 2002, Ini Program Inovasi LPA NTB yang Ringankan Beban Masyarakat

34

Salah satu program LPA adalah sosialisasi perlindungan terhadap anak

MATARAM,DS-Berbagai inovasi dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB sejak berdiri tahun 2002. Program itu meringankan beban masyarakat terkait kebutuhan mereka khususnya aspek perlindungan bagi anak-anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan Organisasi Sosial/Perkumpulan Sosial non Pemerintah yang bersifat nirlaba, dengan fungsi utama memberi perlindungan pada anak yang ada di wilayah NTB.

LPA NTB didirikan pada tanggal 29 Maret 2002 oleh sejumlah Instansi Pemerintah, Swasta dan LSM Peduli Anak, para pendiri kemudian berperan sebagai Majelis Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan dalam perjalanannya,

LPA NTB telah melaksanakan 3 (tiga) kali Sidang Majelis Stakeholders yaitu pada tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2015 yang merupakan sidang Pertanggungjawaban Pengurus Periode 5 tahun, Sidang Penyempurnaan/Pengesahan AD/ART, Sidang Penyusunan/Penetapan Pokok-pokok Program LPA NTB 5 (lima) tahun serta Sidang Pemilihan Ketua dan Pengurus LPA NTB untuk  periode berikutnya. 

Program inovasi yang dijalankan masing-masing :

  1. Mendorong sistem Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara serta tingkat Provinsi NTB.
  2. Mendorong dan membangun sistem pelayanan dokumen administrasi kependudukan (termasuk akta kelahiran anak dan KIA) berbasis desa melalui pembentukan Pokja Adminduk di NTB.
  3. Melakukan pendampingan di 50 desa/kelurahan dengan menempatkan 100 kader pendamping yang diangkat dari kader kelurahan/desa, kader posyandu dan relawan dengan sasaran kelompok rentan dan yang terpapar Covid 19. Tujuan untuk menekan penyebaran virus dan mengembalikan psikologis anak yang rentan maupun yang terpapar (2020).
  4. Mendorong terbitnya Perda NTB No.8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
  5. Mendorong terbitnya Pergub NTB No. 67 tahun 2020 tentant penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
  6. Mendorong terbitnya 6 (enam) Perbup Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran se NTB kecuali Kota Mataram (2016).
  7. Mendorong terbitnya 5 (lima) Perbup dan Perwal PKSAI (2019), dan

Peraturan Gubernur NTB tentang Sistem Perlindungan Anak (tahun 2020)

  • Mendorong terbitnya Raperda Pencegahan Perkawinan Anak di KLU (2019-sekarang)
  • Mendorong terbitnya  Perbup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima tentang Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (2021)
  • Mendorong terbitnya Perdes Pendewasaan Usia Perkawinan di 16 desa (Lombok Utara, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa) tahun 2017-2019, serta Perdes Pencegahan Perkawinan Anak di 13 desa di  Lombok Utara tahun 2020.
  • Merancang draf Pergub tentang Perlindungan Anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme (2021).
  • Program kesejahteraan sosial anak yang memerlukan perlindunga khusus berupa Tabungan Sosial Anak (Tasa) untuk 30-60 anak setiap tahun sejak 2015 sampai sekarang.
  • Musrenbangdes Anak di Lombok Timur, Kota Bima dan Lombok Utara.
  •  Menerbitkan Buku Khutbah Jumat Jilid I dan Jilid II tentang Perlidungan Anak bekerjasama dengan tokoh agama di NTB
  •  Menerbitkan Buku Tanya Jawab Seputar Akta kelahiran Kabupaten Lombok Barat
  • Menerbitkan Buku Tanya Jawab Seputar Akta kelahiran Kabupaten Lombok Tengah.
  • Menerbitkan Buku Pengembangan Restotative Justice di Kota Mataram
  • Menerbitkan Buku Merariq Kodeq
  • Menerbitkan Buku Bukan Sekadar Mahar
  • Menerbitkan Buku Mencari Kembali Orang-orang yang Hilang
  • Buku Profil ABH di NTB tahun 2018
  • Buku Saku Penanganan ABH dan pengisian Chek List Penanganan ABH 2019

DAMPAK/PENGHARGAAN:

Dampak program LPA NTB khususnya di daerah-daerah dampingan menunjukkan terjadinya kepemilikan dokumen akta kelahiran anak dan KIA yang semakin meningkat; jumlah perkawinan anak di desa-desa dampingan menurun, kekerasan terhadap anak ditangani dengan baik menyusul pelibatan anak anak dan keluarga melalui Forum Anak dan Temu Penguatan Kapasitas Keluarga dan Anak (Tepak). Penurunan kasus perkawinan anak di 10 desa di KLU menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan di tiap desa.

Dalam menjalankan pendampingan anak yang berhadapan dengan hokum, LPA NTB menerima sertifikat akreditasi bantuan hukum dari Kemenhukum Ham sejak 2013-2015,2015-2017, 2017-2019,2019-2021.

Selain itu, menerima penghargaan Gubernur NTB berupa Piagam Mitra Pembangunan dalam Mendukung  RPJMD Provinsi NTB yang dianggap proaktif mendukung, mendorong Perdes dalam pencapaian pendewasaan usia perkawinan. (2017)

Pun penghargaan Gubernur NTB kepada LPA NTB atas penguatan implementasi system pendekatan integrative dan holistic dalam operlindungan dan pencegahan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perkakuan salah kepada anak di NTB. (2017)

Seluruh kegiatan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB diperoleh dari Pemerintah Daerah NTB, Kementerian Lembaga RI, Funding dan kemitraan dengan NGO nasional dan lokal.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.