Berbagi Berita Merangkai Cerita

Berani, Gubernur NTB Putus Kontrak PT Gili Trawangan Indah, Wakil Rakyat Salut

2.423

FOTO. Sudirsah Sujanto. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Anggota DPRD NTB dapil II (Lobar-KLU), Sudirsah Sujanto, mengatensi sikap berani Gubernur NTB Zulkieflimansyah memutus kontrak PT. Gili Trawangan Indah (GTI).

Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan harapan DPRD NTB yang telah membuat keputusan politik untuk mencabut izin PT GTI.

Menurut Sudirsah, kerjasama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan antara Pemprov NTB dengan PT. GTI, sudah tidak layak dilakukan alias dihentikan.

“Kondisi lapangan sudah jelas bahwa memang tidak ada benefit yang diperoleh Pemprov. Bahkan cenderung menimbulkan kerugian terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan oleh PT GTI. Yakni, lahan itu ditelantarkan. Kami atensi sikap tegas Pak Gubernur,” kata Sudirsah yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/2).

Apalagi jika melihat jangka waktu kontrak produksi yang ditandatangani Pemprov NTB dengan PT GTI pada 1995 silam. Ada klausul yang menyatakan kontrak selama 70 tahun. Nilai kontrak setoran ke pemprov Rp 22,5 juta per tahun. Sementara, potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 30 miliar setahun.

“Maka, atas nama pribadi dan warga KLU, kami angkat topi pada Pak Gubernur yang mendengarkan suara rakyat dengan memutus kontrak PT GTI itu,” ujar Sudirsah.

Pengelolaan aset milik Pemprov di Gili Trawangan menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah ini mendorong Pemprov bersama Kejati menyelesaikan persoalan tersebut.

Atensi KPK berkaitan dengan pendapatan ke Pemprov, atas pengelolaan aset yang dilakukan PT GTI. Usaha jasa pariwisata yang sekarang berdiri di atas lahan pemprov, seharusnya membayar pajak. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Pemasukan ke pemerintah hanya berasal dari royalti yang dibayarkan PT GTI.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memilih opsi memutus kontrak kerja sama dengan PT GTI. Kontrak produksi pemanfaatan aset di Gili Trawangan antara Pemprov NTB dengan PT GTI yang dibuat tahun 1995. Kontrak produksi ini mengikat Pemprov NTB untuk menyerahkan modalnya dalam bentuk lahan. PT GTI pun punya kewajiban membangun 150 cottage dan sarana penunjang lainnya. Namun sayangnya, PT GTI tak kunjung merealisasikan kewajibannya tersebut.

Kontrak produksi tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi NTB tahun 1995. Kemudian telah disahkan Mendagri pada tahun 1997. Di dalamnya ada klausul jangka waktu kontrak produksi selama 70 tahun, serta royalti per tahun Rp22,5 juta. Jangka waktu kuasa Hak Guna Bangunan kepada PT GTI diberikan selama 30 tahun.

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan membenarkan sikap Gubernur yang telah memutus kontrak kerjasama dengan PT GTI.

Menurut dia, pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Gubernur terkait penyelesaian masalah kerja sama aset daerah di Gili Trawangan, telah pula menyerahkan hasil Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terkait kontrak kerja sama pemanfaatan aset dengan GTI pada Senin (22/2) lalu.

Di mana, opsi yang ditawarkan adalah pemutusan kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT. GTI. Karena GTI dinilai sudah wanprestasi. Selanjutnya, opsi kedua adalah melakukan perubahan kontrak dengan PT. GTI.

“Pak Gubernur dengan tegas sudah memilih opsi pertama, yakni memutuskan kontrak dengan PT GTI,” kata Dedi pada wartawan, Rabu (24/2).

Ia mengatakan keputusan yang diambil Gubernur tersebut akan dikawal pihaknya. Kejaksaan Tinggi NTB akan siap membantu Pemprov manakala PT. GTI mengajukan gugatan hukum.

“Kami siap secara kelembagaan membantu Pemprov NTB jika PT GTI keberatan atas keputusan ini. Yang pasti, kepentingan Pemprov akan kami lindungi hingga di persidangan kedepannya,” tegas Dedi.

Menyinggung nasib puluhan pengusaha di Gili Trawangan yang sudah lama mendirikan tempat usaha di kawasan tanah pemda NTB. Ia menyatakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov NTB untuk menyelesaiakannya.

“Kelanjutannya, pemprov akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan keberadaan tempat usaha yang berdiri secara ilegal di lahan milik daerah tersebut,” ucap Dedi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.