Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Belum Pleno Rekapitulasi, Komisi I DPRD Soroti KPU Loteng

0 3

MATARAM, DS – Pimpinan Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB agar melakukan supervisi dan mengingatkan pihak KPU Lombok Tengah. Pasalnya, hingga kini proses pleno rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2019 masih berlangsung di tingkat kecamatan alias PPK. Padahal, di sejumlah wilayah lainnya di NTB, pleno rekapitulasi sudah selesai dilakukan masing-maaing KPU kabupaten/kota.

“Penting KPU NTB menanyakan apa kendala, sehingga KPU Loteng belum memulai melakukan pleno tingkat kabupatennya. Karena, di lapangan masyarakat sudah mulai resah dan mempertanyakan kelanjutan proses pemilu saat ini,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB H. Rais Ishak menjawab wartawan, Minggu (5/5).

Politisi Demokrat itu mengkhawatirkan, jika pelaksanaan pleno tingkat kabupaten terus molor di Loteng, maka kepercayaan masyarakat pada jajaran KPU akan mulai tidak baik kedepannya. Mengingat, dari total 3316 TPS di semua wilayah Loteng sudah tuntas melaksanakan perhitungannya.

Menurut Rais, umumnya caleg-caleg yang bertarung pada pemilu kali ini, sudah banyak yang mengetahui jumlah suara mereka. Termasuk, peroleh suara partainya untuk bisa masuk merebut kursi anggota DPRD Kabupaten, provinsi, DPR RI hingga perebutan kursi DPD.

Ia mengatensi kinerja Panwaslu dan KPU selama ini yang sudah maksimal bekerja dengan penuh integritas, proporsional dan profesional selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

“Jangan sampai kinerja KPU dan Panwaslu Loteng yang sudah baik bekerja akan tercedrai gara-gara molornya pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupatennya. Kondisi yang kini terjadi harus disampaikan ke publik, karena masyarakat menunggu informasi yang akurat terkait simpang siurnya informasi yang beredar atas lambatnya pleno tingkat kabupaten itu,” jelas Rais.

Terkait banyak PSU di NTB termasuk di Loteng, menurut Rais, sejatinya pemungutan suara ulang itu, seharusnya bukan menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten.

Sebab, kata dia, PSU hanya terjadi di satu dan dua TPS di satu desa saja yang signifikan sifatnya. Sementara, di Loteng jumlahnya desanya hampir seluruhnya sudah selesai melaksanakan rekpitulasi perhitungannya.

“Kayak saya misalnya, suara pribadi saya di dapil Loteng Utara sudah tembus diatas 10 ribu lebih, jika melihat kalkulasi suara partai, maka Insya Allah Partai Demokrat akan lolos dan mengunci satu kursi bersama Partai Golkar, Gerindra, PKS dan PPP,” tandas Rais Ishak.

“Masukan saya pada KPU tidak lain mewakili suara rakyat yang mempertanyakan kapan kepastian pleno tingkat kabupaten di Loteng akan digelar, jangan sampai adanya rumor yang kini beredar terkait intimidasi dari beberapa pihak benar adanya, sehingga pleno itu lambat dilakukan hingga kini,” sambungnya. RUL.

Leave A Reply