Berbagi Berita Merangkai Cerita

Belasan Ribu Korban Gempa Belum Terima Dana Bantuan, Pemprov Lobi agar Inpres Cepat Turun

22

MATARAM, DS – Sebanyak 11.853 rumah warga terdampak gempa bumi di NTB pada tahun 2018 lalu belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Pusat. Padahal, dasar pencairan dana itu berupa Inpres Nomor 5 Tahun 2018 telah berakhir pada 31 Maret lalu.

Sayangnya, Inpres lanjutan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa Lombok-Sumbawa, justru belum ada perpanjangan kembali.

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi membenarkan, pihaknya masih terus melakukan lobi-lobi agar Instruksi Presiden (Inpres) terbaru terkait percepatan rehab rekon untuk korban gempa di NTB segera terbit.

“Pastinya, memang tanpa inpres itu, perbaikan rumah korban gempa tersendat-sendat. Apalagi, masih ada sekitar 11.853 rumah warga terdampak gempa bumi di NTB pada tahun 2018 lalu belum tersentuh bantuan,” ujar Gita menjawab wartawan, Kamis (18/6).

Ia mengaku, pihaknya telah menugasi BPBD NTB untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui BNPB.

Diketahui, pada Inpres Nomor 5 Tahun 2018 menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa Lombok-Sumbawa. Inpres berakhir 31 Maret lalu, sampai saat ini belum ada perpanjangan kembali.  Data BPBD mencatat hingga kini 194.049 rumah korban gempa di NTB telah dibangun. 18.579 dalam proses dan 11.853 belum tersentuh.

Gita mengaku, pemerintah masih tetap berkomitmen menuntaskan pembangunan rumah korban gempa. Belum terbitnya inpres sebagai dasar hukum fasilitator sipil bekerja akan segera diatasi. ”Namun, kita bukan tinggal diam karena kita sudah minta. Termasuk, bersurat pun sudah kita lakukan kok. Tapi, tetap kita akan kawal,” jelasnya.

Tapi dengan bencana covid-19 yang tengah melanda Indonesia, perhatian pemerintah pun terpecah. Semua daerah mengalami masalah yang sama. ”Terus yang diperhatikan tidak hanya NTB,” ucap Gita.

Demikian juga dengan pemprov, selain menangani korban gempa juga harus berjibaku menangani dampak covid-19. Tapi proses pembangunan diupayakan tetap jalan. ”Terus dikonsolidasikan,” tandas Gita Ariadi.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi menambahkan, gubernur dan wakil gubernur sudah menyampaikan permasalahan itu ke pusat. ”Saat telekonferensi dengan staf kepresidenan beberapa hari lalu disampaikan, kalau bisa dipercepat inpresnya,” katanya.

Staf kepresidenan telah mencatat dan segera mengkoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Hal itu akan menjadi perhatian pusat. ”Prinsipnya akan dipecepat,” jelasnya.

Pemprov saat ini menunggu inpres agar fasilitator sipil bekerja mendampingi warga korban gempa. ”Faktanya masih berjalan (pembangunan) cuma fasilitator sipil yang tidak jalan, itu kan TNI Polri yang jalan sekarang,” katanya.

Gubernur, kata Gede, telah menyampaikan proses rehab rekon di NTB akan turut menggerakan perekonomian NTB. Sehingga diharapkan hal-hal yang menjadi kendala bisa segera teratasi. ”Sebab yang menggerakkan ekonomi kita adalah industri pengolahan, termasuk juga konstruksi,” tandas Gede Putu Aryadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.