Berbagi Berita Merangkai Cerita

Belanja Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan, Kadis Perdagangan Minta LPKSM Cegah Konsumen Berperilaku Konsumtif

0 8

MATARAM, DS – Dinas Perdagangan NTB meminta para penggiat perlindungan konsumen yang tergabung dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di 10 kabupaten/kota di NTB agar membantu pemerintah daerah dalam mencegah konsumen agar tidak terjerat perilaku konsumtif.
Selain itu, kasus-kasus yang diadukan oleh para konsumen agar bisa cepat ditindak lanjuti.

“Jadi, penanganan kasus yang diadukan oleh konsumen harus pula dipadukan dengan program sosialisasi yang terintegrasi. Sehingga, sikap mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional akan bisa muncul oleh konsumen di NTB,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani saat menyampaikan sambutannya saat membuka rapat koordinasi (Rakor) peningkatan peran serta dan pelaku penggiat perlindungan konsumen dalam penanganan kasus konsumtif di kabupaten/kota di NTB, Rabu (12/2).

Ia menegaskan, sosialisasi pada konsumen terkait perilaku berbelanja berdasarkan pada kebutuhan (need) dan bukan keinginan (want) memang perlu di masifkan. Menurut dia, sosialisasi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah melainkan perlu bantuan berbagai pihak. Salah satunya, LPKSM di 10 kabupaten/kota di NTB.

“Pantauan kami itu, umumnya kenapa banyak masyarakat yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Itu karena mereka selalu terjerat bujuk rayu diskon. Padahal, banyaknya diskon itu hanyalah gimmict marketing alias diskon abal abal,” tegas Selly seraya mengimbau masyarakat untuk mencermati bentuk-bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskon. Lebih dari itu, konsumen diharap tidak tergoda berbelanja dengan “pay later,” yang akhirnya akan terjerat hutang.

Menurut Selly, peran LPKSM sangat vital. Mereka berkewajiban mengingatkan konsumen di wilayahnya untuk selalu mengedepankan kewaspadaan dan ekstra hati-hati dalam belanja online.

Sehingga, sikap mencermati profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan belanja online yang bersangkutan juga perlu disosialisasikan pada masyarakat. “Pokoknya, saya enggak ingin sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel. Karena, kasusnya sudah banyak. Yakni, alih alih konsumen malah tertipu,” ucapnya.

Merujuk laporan dan data pengaduan oleh YLKI selama lima tahun terakhir, papar Selly, pengaduan belanja online selalu menduduki rating tiga besar. Ironisnya, prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen.

“Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen. Disinilah peran penggiat konsumen membantu pemerintah daerah guna melakukan pendampingan sekaligus mengedukasi mereka,” jelasnya.

Sementara itu, untuk para pelaku market place, ia meminta untuk mengedepankan strategi promosi, iklan dan marketing yang bertanggungjawab, dan menjunjung etika bisnis yang “fair” dan mematuhi regulasi yang ada.

“Bukan malah sebaliknya, iklan dan promosi yang membius konsumen yang beda beda tipis dengan aksi penipuan,” kata dia. RUL.

Leave A Reply