A place where you need to follow for what happening in world cup

Bedah Data PKH, Dinsos NTB Minta Pendamping dan Aparat Desa Rajin Bertemu

55

FOTO. Kadis Sosial NTB H. Ahsanul Khalik (kiri) saat memberikan arahannya pada sosialisasi Graduasi KPM PKH di Kecamatan Gunungsari, Lobar. (FOTO. RUL/DS.

MATARAM, DS – Dinas Sosial Provinsi NTB bersama pemda kabupaten/kota melalui pilar sosial harus terus bersenergi dengan semua pihak guna mewujudkan data penerima bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI tepat sasaran dan akuntabel.

Kali ini, sinergi itu menyasar aparat dan perangkat Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, H. Ahsanul Khalik mengatakan, koordinasi cleansing data penerima bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI dengan aparat desa bertujuan agar data yang sudah ada dpat dibedah kendala-kendala permasalahan adminsitrasi dan ekonomi warga penerimanya.

“Makanya, kenapa saya turun kesini (Kecamatan Gunungsari) adalah agar Dinsos Kabupaten/kota melalui pendamping PKH juga terus meniru cara koordinasi seperti ini,” ujar Ahsanul pada wartawan usai kegiatan sosialisasi Graduasi KPM PKH di Gunungsari, Kamis (14/1).

Ahsanul mengaku, pihaknya akan bersurat khusus kepada Dinsos di NTB dalam waktu dekat ini. Hal ini agar Kepala Dinsos juga mengintruksikan kepada pendamping PKH untuk menyusun jadwal rutin, berupa pertemuan.

“Jadi, fokus duduk bersama antar Pendamping PKH dan Aparat Desa adalah membahas mengenai data PKH, termasuk membedah data PKH yang pantas dan tidak menerima bansos,” kata dia.

Menurut Mantan Kalak BPBD NTB itu meminta agar aparat Desa tidak lagi sungkan untuk merapatkan diri datang ke kantor Dinas Sosial di wilayah NTB untuk berkoordinasi.

Sebab, adanya input informasi yang berhubungan langsung tentang mekanisme pemuktahiran data miskin secara periodik perlu dilakukan.

Mengingat, lanjut Ahsanul, selama ini ketidak tepatan sasaran bansos, justru berawal dari kurang maksimalnya musyawarah Desa secara periodik untuk memperbaiki data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi, tidak ada istilah data penerima PKH itu langsung didaftar secara manual. Kemensos menarik datanya dari DTKS. Kalau DTKS tidak ada pemuktahiran di Desa atau Daerah, maka data lama kemungkinan itu yang terpakai,” tegasnya menjelaskan.

“Ibarat rumah sistem terutama yang memiliki data besar, dapat mempunyai data yang rusak. Jika dibiarkan, data yang rusak tersebut akan mempengaruhi kinerja dan sistem tersebut,” sambung Ahsanul.

Ia berharap data lama harus dibersihkan. Bila perlu data cleansing harus secara konstan. Untuk itu, antara pemprov dan pemda di 10 kabupaten/kota di NTB, seharusnya terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur. 

Setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Oktober tahun 2020, merujuk Kepmensos RI 146/HUK/2020 tentang penetapan DTKS tahap 2 tertanggal 26 Oktober 2020.

Bahkan, pemprov sendiri telah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota tertanggal 8 Januari 2021 terkait penetapan DTKS periode Maret 2021.

“Poin yang disampaikan antaranya, bahwa Finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada SIKS-NG dibuka tanggal 4 sampai 31 Januari 2021, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” jelas Ahsanul.

Terkait progress pelaksanaan PKH. Pihaknya telah mengeluarkan atau graduasi istilah di PKH. Yakni, bagi penerima PKH yang dianggap sejahtera berjumlah sebanyak 4.298 KK pada tahun 2020 lalu. Mereka dikeluarkan dan yang mengundurkan diri secara mandiri, karena dilatarbelakangi kesejahteraan ekonomi.

“Melalui pilar sosial dengan mengeluarkan orang tersebut dengan cara graduasi paksa. Lantaran, sudah sejahtera dan advokasi mengundurkan diri serta dengan cara melabelisasi rumah penerima manfaat, agar rumah yang dilabelisasi dapat diawasi dan koreksi oleh warga setempat,” tandas Ahsanul Khalik. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas