Menu

Mode Gelap

Politik · 7 Feb 2019 06:53 WITA ·

Bawaslu NTB : APK Rusak Dampak Perang Antar Caleg di Pemilu 2019


					Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid (tengah) didampingi Ketua KPU NTB Suhardi Soud, pengamat politik NTB Lalu Aksar Anshori saat rakor pengawasan APK Pemilu 2019 di Mataram Perbesar

Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid (tengah) didampingi Ketua KPU NTB Suhardi Soud, pengamat politik NTB Lalu Aksar Anshori saat rakor pengawasan APK Pemilu 2019 di Mataram

MATARAM, DS – Kontestasi Pemilu 2019 dinilai semakin sengit dibandingkan Pemilu 2014. Hal ini lantaran naiknya parliamentary threshold (PT) menjadi 4 % sehingga persaingan bukan hanya terjadi antara partai politik (parpol) peserta pemilu, melainkan juga para caleg dari masing-masing parpol.

“Kondisi ini menjadi pemicu pertarungan antar caleg, sehingga banyak alat peraga kampanye (APK) berupa baliho caleg yang rusak karena persaingan kontestasi pemilu saat ini,” ujar Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid saat menyampaikan pemaparannya pada rapat koordinasi tentang tata cara pengawasan kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu 2019 di Mataram, Rabu (6/2).

Ia menyatakan, pertarungan antar caleg disebabkan juga adanya praktik antar caleg yang saling berpaket antara nomor satu di level DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota di masing-masing dapil yang ada di NTB. Menurut Khuwailid, atas kondisi ini pihaknya jelas miris. Sebab, sangat aneh manakala caleg lebih populer dari pada parpol mereka.

Padahal, tugas Bawaslu adalah mengawasi Alat Peraga Kampanye (APK) partai peserta Pemilu 2019 yang dipasang oleh penyelenggara.  “Yang kita awasi APK dari KPU. Kita tidak campuri kalau ada caleg pasang APK bukan dari KPU, sehingga kalau baliho itu rusak, itu banyak terpantau di lapangan karena persaingan antar calegnya,” tegas Khuwailid.

Ia menyatakan, pemasangan baliho atau APK lainnya yang dipasang oleh calon legislator pusat, provinsi dan kabupaten dipastikan jika tidak tepat sasaran akan ditertibkan. “Yang apsti, sepanjang ada larangan memasang baliho di titik-titik terlarang kita akan tegur dan minta satpol untuk menurunkannya,” kata Khuwailid.

“Baliho caleg yang rusak itu saya yakin bukan dari KPU karena sampai hari ini, karena koordinasi pemasangan APK dan dimana lokasi pemasangannya. Termasuk, juga ukurannya sesuai yang digariskan di PKPU,” kata Khuwailid.

Menurut dia, kendati penertiban terhadap APK yang difasilitasi KPU telah intensif dilakukan. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, lantaran para caleg banyak juga yang memasang APK diluar ketentuan yang digariskan KPU.

“Misalnya kalau sudah ada dipasang APK partai peserta pemilu kemudian dirusak, itu akan kita proses. Memang tugas kita mengawasi itu kalau sekarang ada dirusak, itu bukan tanggungjawab kami. Apalagi, disain baliho oleh KPU juga belum dikirimkan ke kami,” jelas Khuwailid.

Terpisah, Pengamat politik NTB Lalu Aksar Anshori meminta agar penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU NTB perlu duduk bersama terkait bagaimana penegakan aturan mengenai pemasangan dan penertiban APK tersebut.

Mantan Ketua KPU NTB itu mengkhawatirkan, jika di lapangan terus terjadi perbedaan dalam pemahaman aturan dikhawatirkan regulasi yang ada tidak akan berjalan dengan baik. “Kalau ingin aturan itu ditegakkan, maka KPU dan Bawaslu harus duduk bersama. Saya khawatir, kondisi ‘abu-abu’ dalam memahami aturan akan terus terjadi. Kasihan caleg yang tidak bisa bayar iklan di bilboard berbayar. Disinilah perlu kerjasama dalam memahami aturan yang sama antar lembaga penyelenggara pemilu di NTB,” tandas Aksar Anshori. fm.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kata Wagub NTB, Instrumen Fiskal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

15 September 2022 - 14:27 WITA

Percepat Pembangunan, Dua Raperda Disetujui Dewan NTB

13 September 2022 - 12:10 WITA

PAW Wakil Ketua DPRD Masa Jabatan 2019-2024

24 Agustus 2022 - 17:52 WITA

Resmi Dilantik, PC Tidar Kabupaten Bima Siap Menangkan Prabowo Presiden

21 Agustus 2022 - 15:44 WITA

Komunitas di Kota Mataram Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Presiden

19 Juli 2022 - 16:45 WITA

Civitas Akademika Unhas Sebut TGB Layak jadi RI 1 atau RI 2

11 Juni 2022 - 18:05 WITA

Trending di Politik