Berbagi Berita Merangkai Cerita

Bawaslu : 14 TPS NTB Harus Gelar PSU

0 11

MATARAM, DS- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 14 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh kabupaten dan kota di NTB, kecuali Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur; serta dua pemungutan suara lanjutan (PSL) di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.

Anggota Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi Pram, mengaku rekomendasi PSU disebabkan adanya dugaan surat suara yang telah tercoblos. Dia mengambil contoh kejadian surat suara untuk pemilihan legislatif (pileg) yang telah tercoblos oleh KPPS di TPS 15 Pengembur, Lombok Tengah.

“Paling signifikan karena ada dugaan surat suara dicoblos oleh KPPS. Langsung disetop oleh pengawas dan kotak suara itu dia amankan Bawaslu Lombok Tengah,” ujar Suhardi menjawab wartawan, Senin (22/4).

Ia menyatakan, temuan Bawaslu di TPS 15 Pengembur tersebut bermula saat ada seseorang yang hendak menggunakan hak suara namun surat suaranya telah tercoblos. Kata Suhardi, orang tersebut meminta surat suara pengganti yang ternyata kondisinya setali tiga uang, yakni sudah tercoblos.

“Dia (pemilih) meminta surat suara pengganti ke KPPS, ternyata surat suara penggantinya juga sudah tercoblos,” ungkapnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Suhardi menyebut, sisa 80 surat suara di TPS yang ada di kecamatan tersebut dibagi-bagi oleh KPPS kepada masing-masing saksi untuk dicoblos.

Selain surat suara tercoblos, faktor dominan rekomendasi PSU lantaran banyaknya pemilik KTP luar NTB yang mencoblos tanpa menggunakan formulir pindah memilih, A5.

“Yang lain, penyebab PSU cukup merata karena ada pemilik KTP luar (NTB) ngotot, akhirnya dikasih milih, padahal harusnya pakai A5. Itu yang cukup banyak,” jelas Suhardi.

Selain PSU, Bawaslu NTB juga merekomendasikan PSL di dua TPS, yakni satu TPS di Kota Mataram dan satu TPS di Lombok Tengah. Rekomendasi PSL disebabkan adanya pemilih yang belum mendapatkan seluruh surat suara sehingga harus dilanjutkan.

Suhardi menyatakan, berdasarkan aturan KPUD NTB harus menggelar PSU dan PSL paling lambat sepuluh hari setelah pencoblosan pada Rabu (17/4). Suhardi menilai, tidak ada alasan kekurangan logistik dalam menggelar PSU dan PSL.

“Siap tidak siap (KPUD) harus lakukan. Surat suara untuk PSU dan PSL harus sudah tersedia, meski tidak ada PSU karena ada cadangan seribu surat suara per dapil. Kalau KPU jawab tidak ada logistik itu salah,” tandasnya. RUL.

Leave A Reply