Berbagi Berita Merangkai Cerita

Basri Mulyani Marah Besar KTPnya Masih Ditahan sampai Somasi Gubernur NTB

292

FOTO. Basri Mulyani MH. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Kasus Razia masker tak kunjung selesai hingga saat ini. Satpol-PP Provinsi NTB dinilai gagal menyelesaikan masalah tersebut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR) Basri Mulyani yang ditahan KTP nya hingga kini mengancam akan mensomasi Gubernur Zulkieflimansyah. Sebab, dasar Pemprov NTB melalui Satpol PP menahan identitas dirinya (KTP) dirasa tidak tepat.

“Pak Gubernur NTB harus bertanggung jawab atas ulah bawahannya yang tak paham aturan itu dengan menahan KTP saya hingga kini,” tegas Basri pada wartawan, Senin (19/4).

Menurut dia, tindakan aparat Satpol PP NTB yang menahan KTP itu masuk katagori tindakan penyelewengan hukum. Apalagi berkendara dengan menggunakan kendaraan roda empat tidak diatur dengan detail kaitan menggunakan masker dalam Perda NTB.

“Aparat Satpol PP NTB serampangan menafsir Perda. Ingat, KTP itu menjadi alat bukti yang banyak kegunaannya. Sementara, saya tidak melakukan kejahatan hukum,” tegas Basri. “Sekali lagi, menahan KTP saya terus menerus seperti saat ini sudah masuk penyalahgunaan wewenang,” sambung dia.

Terkait Somasi yang akan dilakukannya pada Gubernur dalam waktu dekat ini. Hal ini, dipicu sikap Gubernur yang sempat melanggar Perda dengan mandi bersama di salah satu kolam renang, justru boleh dengan hanya meminta maaf.

Namun, lanjut Basri, dirinya yang tidak melanggar perda malah dikatakan melanggar Perda. Parahnya, ada Satpol PP berbuat tanpa kewenangan menahan KTP, sehingga mengakibatkan dirinya mengalami kerugian.

“Karena ini sudah masuk ranah Ombudsman, maka saya juga menunggu besok dipanggil kaitan laporan saya,” ungkapnya.

Basri tak menampik, manakala Satpol-PP yang diberikan waktu untuk menyelesaikan secara internal terlebih dahulu, nyatanya tidak mampu.

Apalagi, masalah tersebut tidak bisa selesai karena Satpol-PPtidak serius menyelesaikan masalah. “Gak serius Satpol-PP. Kok yang memediasi juga Biro Hukum, padahal itu sama-sama Pemprov yang saya somasi,” ucapnya.

Biro Hukum dan Satpol-PP memiliki kedudukan yang sejajar. Tidak layak Biro Hukum menjadi mediator. Apalagi surat mediasi yang dilayangkan, menurut Basri main-main. “Mediasi dijadwalkan Kamis, surat saya terima Kamis,” tuturnya.

Akibatnya, hingga saat ini belum terjadi mediasi. Satpol juga tidak ada upaya serius. Sementara, KTP milik Basri Mulyani masih ditahan hingga saat ini. “Saya minta kembalikan KTP saya. Kenapa di tahan-tahan yang bukan kewenangannya menahan KTP. Saya bukan pelaku kejahatan,” kesalnya.

Lebih lanjut disampaikan Basri, dirinya kini sudah menerima surat panggilan dari Ombudsman Perwakilan NTB.

“Saya hormati Ombudsman, dan akan datang ke Ombudsman. Karena Ombudsman lebih merespon ketimbang Pol-PP,” kata Basri.

Dalam surat Ombudsman, Basri Mulyani dipanggil untuk dimintai keterangannya. Terlapor juga dipanggil terkait dugaan maladministrasi dalam razia masker.

Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 diKantor Ombudsman. Sikap Ombudsman yang mengambil alih, karena Satpol-PP gagal menyelesaikan masalah.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan jika pihaknya mengambil alih kasus tersebut.

Mengingat, sudah cukup lama namun belum juga tuntas. “Tapi saya belum bisa banyak bicara saat ini. Nanti saja setelah pemanggilan dilakukan,” kata Adhar Hakim.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Provinsi NTB Tri Budi Prayitno sejak awal tidak takut menghadapi Basri Mulyani. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.