Menu

Mode Gelap

Politik · 25 Jul 2017 12:13 WITA ·

Bapemperda Minta Kenaikan Tunjangan Dewan Harus Ada Kajian


					H. Makmum SH Perbesar

H. Makmum SH

MATARAM, DS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB menilai, Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dianggap layak untuk dilanjutkan pembahasannya. Sebab, hal tersebut merupakan konsekuensi atas berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD yang resmi telahdiberlakukan secara Nasional.

 

Meski demikian, sebaiknya rencana sejumlah item peningkatan penghasilan para wakil rakyat harus dilakukan kajian teknis oleh lembaga independen terlebih dahulu. “Hal ini penting agar tidak menjadi beban bagi APBD NTB kedepannya,” ungkap juru bicara Bapemperda H. Makmun dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (24/7).

 

Menurutnya, kendati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kulomo telah menyerahkan PP tersebut guna disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2017 lalu, dalam konteks keuangan daerah, sebaiknya pengelolaan keuangan harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang undangan.

 

“Jadi, sebaiknya praktek penganggarannya terkait besaran transportasi yang diterima oleh anggota dewan, perlu untuk didelegasikan ke eksekutif guna diatur dalam sebuah regulasi, yakni peraturan gubernur (Pergub),” kata Makmun.

 

Terkait hal itu, Wakil Gubernur H. Muhamad Amin mengaku, akan melakukan kajian terkait usulan tambahan kenaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB tersebut. “Prinsipnya, kita tak ada persoalan jika memang ada tambahan kenaikan penghasilan bagi anggota dewan. Tapi, nilai kelayakannya, nanti menunggu hasil kajian tim independen yang kini masih bekerja,” ujar Wagub.

 

Amin sependepat, jika kenaikan tambahan tunjangan bagi para anggota DPRD NTB layak untuk diperjuangkan.  Oleh karenanya, regulasi yang memayungi kebijakan tersebut harus disegerakan “Tapi, tetap acuhan kita adalah melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, pergubnya pastilah ada kenaikan, tunggu saja,” tandas Wagub Amin.

 

Diketahui, merujuk perhitungan, maka usulan tambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB dalam APBD Perubahan 2017. Diantaranya berupa, tambahan tunjangan komunikasi intensif selama tujuh bulan mencapai Rp 5,4 juta per orangnya, selanjutnya tunjangan reses yang tinggal satu kali mencapai Rp 1,3 juta per orangnya.

 

Komponen kenaikan ini, termasuk pula tambahan tunjangan transportasi anggota DPRD selama tujuh bulan mencapai Rp 3,2 juta per orangnya.fahrul

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Isu Caleg Impor, Mik Sudi : Masyarakat Sudah Cerdas Pilih Wakil Terbukti Kerjanya

17 Mei 2022 - 07:03 WITA

Puan: Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Membantu dan Menjaga Kerukunan

16 Mei 2022 - 17:47 WITA

Penuhi Kriteria Pemimpin, Masinton : Mbak Puan Ditempa Sejarah dan Waktu Sejak Remaja

16 Mei 2022 - 17:44 WITA

PDIP NTB ubah mindset Memakmurkan Masjid dengan Menanam Pohon Buah Produktif

12 Mei 2022 - 16:14 WITA

Masuk Lima Gubernur Berpotensi Maju Pilpres 2024, Miliki Kendaraan PKS, Pangi : Peluang Zulkiefimansyah Terbuka Lebar

10 Mei 2022 - 16:55 WITA

Eufhoria Mudik Buat Ekonomi Rakyat di Kampung Menggeliat

9 Mei 2022 - 17:14 WITA

Trending di Politik