Berbagi Berita Merangkai Cerita

Bapemperda Minta Kenaikan Tunjangan Dewan Harus Ada Kajian

0 13

MATARAM, DS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB menilai, Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dianggap layak untuk dilanjutkan pembahasannya. Sebab, hal tersebut merupakan konsekuensi atas berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD yang resmi telahdiberlakukan secara Nasional.

 

Meski demikian, sebaiknya rencana sejumlah item peningkatan penghasilan para wakil rakyat harus dilakukan kajian teknis oleh lembaga independen terlebih dahulu. “Hal ini penting agar tidak menjadi beban bagi APBD NTB kedepannya,” ungkap juru bicara Bapemperda H. Makmun dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (24/7).

 

Menurutnya, kendati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kulomo telah menyerahkan PP tersebut guna disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2017 lalu, dalam konteks keuangan daerah, sebaiknya pengelolaan keuangan harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang undangan.

 

“Jadi, sebaiknya praktek penganggarannya terkait besaran transportasi yang diterima oleh anggota dewan, perlu untuk didelegasikan ke eksekutif guna diatur dalam sebuah regulasi, yakni peraturan gubernur (Pergub),” kata Makmun.

 

Terkait hal itu, Wakil Gubernur H. Muhamad Amin mengaku, akan melakukan kajian terkait usulan tambahan kenaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB tersebut. “Prinsipnya, kita tak ada persoalan jika memang ada tambahan kenaikan penghasilan bagi anggota dewan. Tapi, nilai kelayakannya, nanti menunggu hasil kajian tim independen yang kini masih bekerja,” ujar Wagub.

 

Amin sependepat, jika kenaikan tambahan tunjangan bagi para anggota DPRD NTB layak untuk diperjuangkan.  Oleh karenanya, regulasi yang memayungi kebijakan tersebut harus disegerakan “Tapi, tetap acuhan kita adalah melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, pergubnya pastilah ada kenaikan, tunggu saja,” tandas Wagub Amin.

 

Diketahui, merujuk perhitungan, maka usulan tambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB dalam APBD Perubahan 2017. Diantaranya berupa, tambahan tunjangan komunikasi intensif selama tujuh bulan mencapai Rp 5,4 juta per orangnya, selanjutnya tunjangan reses yang tinggal satu kali mencapai Rp 1,3 juta per orangnya.

 

Komponen kenaikan ini, termasuk pula tambahan tunjangan transportasi anggota DPRD selama tujuh bulan mencapai Rp 3,2 juta per orangnya.fahrul

Leave A Reply