Berbagi Berita Merangkai Cerita

Banyak Terjadi Fenomena “Anak Nenek”, LPA NTB Bahas Draf Raperda Pencegahan Usia Anak

0 13

KLU,DS- Kini, di lingkungan masyarakat KLU banyak dijumpai fenomena “Anak Nenek”. “Nenek yang sudah tua renta, tidak jarang mengasuh 2 – 3 orang anak karena usia ibu yang (sebenarnya) tidak matang,” kata Kabid PPA Dinas Sosial KLU, Wardoyo, pada Pembahasan Draf Perda Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kantor Bupati setempat.

Ungkapan Wardoyo tidak lepas dari kecenderungan terjadinya nikah dini yang diikuti dengan fenomena perceraian. Ketika bercerai atau malah belum bercerai, anak-anak tersebut sering dititipkan pada neneknya.

Karena itulah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB membahas kembali draf Raperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak di KLU, Selasa (4/3). Pembahasan tersebut menghadirkan anggota DPRD KLU, Bagiarti, Kabid PPA Dinas Sosial KLU, Wardoyo, serta BPD dan Majelis Krama Desa (MKD) dari 10 desa.

Pembahasan tersebut diharapkan melahirkan Perda berkualitas yang berdampak agar perkawinan usia anak bisa ditekan atau bahkan ditiadakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, tidak kurang 500 anak di KLU memeriksakan kehamilannya di sejumlah fasilitas kesehatan.

“Jumlah ini sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Karena itu Perda ini dimaksudkan agar (perkawinan anak) bisa dicegah,” kata Wardoyo.

Dalam pembahasan Raperda itu mengemuka berbagai sudut pandang, diantaranya berkenaan dengan bagaimana mengkomparasikan antara UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan berkenaan dengan usia anak dan usia perkawinan. Namun polemik ini tidak berlangsung krusial karena sudut pandang yang digunakan adalah masalah perlindungan anak.

“UU yang membolehkan usia 19 untuk menikah masih menyisakan problem dari segi kesehatan dan medis sehingga dianjurkan usia 21 perempuan dan 25 laki-laki. Hal ini dianggap ideal karena pemikiran sudah dewasa sehingga tak jadi problem bagi anak dan keturunannya dikemudian hari,” papar Wardoyo.

Ia berharap ketika Perda sudah disahkan nantinya ada Perdes dan awig awig di tingkat desa yang mengatur perkawinan usia anak. “Ini untuk mencegah perkawinan anak dan menciptakan generasi unggul. Apalagi stunting cukup tinggi sebagai dampak perkawinan dibawah umur,” cetusnya.

Wardoyo memaparkan beberapa kasus perkawinan anak seperti di Desa Jenggala yang pada tahun ini sudah mencatat dua kasus, dimana satu diantaranya terpaksa dinikahkan karena “kecelakaan”. Kendati upaya sosialisasi perncegahan perkawinan anak sudah dilakukan pemerintah, kata dia, dengan adanya Perda maupun Perdes nantinya perkawinan anak bisa dicegah.

“Yang mutlak harus ada payung hukum beruipa Perda,” cetusnya.

Draf Perda itu sendiri terdiri dari 15 bab dan 21 pasal. Pembahasan tersebut sudah yang ketiga kali dan diharapkan rampung bulan Mei mendatang.ian

Leave A Reply