Berbagi Berita Merangkai Cerita

Banyak Proyek Mangkrak di NTB dan Kota Mataram, KPK : “Ayo Anggota Dewan Berani Lapor”

41

//FOTO. Koordinator Penindakan Korwil 3 KPK, Abdul Haris (tengah) saat berdiskusi dengan Anggota DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi (kanan) disaksikan Ketua DPRD NTB, kemarin. (FOTO. RUL/DS.
 
MATARAM, DS – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta para anggota DPRD NTB untuk menjadi pelapor pemberantasan korupsi di wilayahnya masing-masing. Dipastikan, lembaga antirasuah merasa tertantang akan siap membongkar kasus dugaan korupsi sepanjang ada pelaporan resmi.

         Salah satu anggota DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi memaparkan adanya sejumlah proyek dan aset mangkrak di Provinsi NTB hingga kini. Diantaranya, pembangunan kolam renang di Udayana dan MCC di Pagesangan milik di Pemkot Mataram dan Pelabuhan Telong Elong milik Pemprov NTB di Kabupaten Lombok Timur

“Silakan lapor kalau ada hal yang terindikasi ada korupsi. Lewat email KPK juga bisa, dengan catatan harus ada bukti kuat. Kami jamin dan rahasiakan identitas pelapor. Pelapor juga mendapatkan imbalan dua permil (perseribu) dari kerugian negara menjadi haknya,” tegas Koordinator Penindakan Korwil 3 KPK, Abdul Haris saat memaparkan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegarasi KPK RI di ruang paripurna DPRD NTB, Rabu (25/11) lalu.

Haris mengaku, para anggota DPRD di semua wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi NTB bukan hanya pemberantasan, namun harus mampu menjadi pemicu pencegahan korupsi. “Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari sosialisasi pencegahan korupsi. Maka saya berpesan kepada jajaran DPRD agar lebih banyak melakukan perbaikan (kinerja),” ungkapnya. 

          Sementara itu, berdasarkan hasil kajian KPK, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemerintahan. Di antaranya reformasi birokrasi dan pemilu yang memungkinkan menghasilkan pemimpin “bersih” dengan biaya murah.

          Menurut Haris, adanya pernyataan salah satu anggota DPRD NTB tersebut terkait informasi proyek mangkrak milik pemda NTB, seyogyanya harus disertai adanya data dan dokumen yang jelas. Selain itu, waktu pelaksanaan proyek dan apa titik permasalahannya juga perlu dijelaskan dengan detail.

          Hal ini, dimaksudkan agar KPK bisa dengan mudah melakukan identifikasi terkait permasalahannya. Yakni, aspek perencanaan dan kepastian nilai proyek dengan kontrak, serta kondisi dilapangannya.   

          “Sekali lagi, kami tidak bisa bekerja atas dasar informasi. Ini karena prosedur kerja dari KPK mewajibkan SOP, yakni harus dilakukan identifikasi terhadap seluruh laporan yang masuk, sehingga memudahkan dilakukan pemetaannya,” kata dia.

          Haris menambahkan, proyek dan aset yang mangkrak dalam pantauan KPK, justru tidak saja milik pemerintah. Namun ada pula milik BUMN.  Untuk itu, jika ingin dilakukan pemanfaatan aset dan proyek tersebut, maka hal itu masuk pada aspek pencegahan.

“Nah, dalam taraf itu, jika ada unsur tindak pidana korupsi, maka kita akan tindak langsung tapi tetap harus ada laporannya terlebih dahulu,” jelasnya.

          Terkait laporan kasus yang masuk ke KPK dari NTB. Haris mengungkapkan, hingga awal November 2020 lalu, terdapat dua kasus yang banyak dilaporkan masyarakat di NTB. Diantaranya, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan dana desa yang diduga tidak tepat sasaran.

          “Untuk sementara, posisi kedua kasusnya adalah masih kita dalami. Untuk detailnya, belum bisa kami buka seutuhnya ke publik. Tapi yang memang dominan dilaporkan adalah proses pengadaan barang dan jasa menyangkut tender, serta dugaan penyimpangan alokasi dana desa,” tandasnya.

*Buka Layanan Informasi

Dalam kesempatan itu, KPK juga menginformasikan terkait telah membuka akses dan telah melakukan uji coba nomor 198 untuk Layanan Informasi Publik.

          Kepala Koordinator Wilayah 3 KPK Aida Ratna Zulaiha menerangkan, masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut untuk kebutuhan informasi publik berupa Informasi gratifikasi pejabat, pengaduan masyarakat, dan informasi publik lainnya.

          Dimana, Layanan Call Center KPK, dibuka selama 12 jam. Terhitung dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan lembaga antikorupsi itu bakal menambah waktu layanan. Jika animo masyarakat dirasa ramai.

          “Secara bertahap KPK akan menambah jam layanan tersebut hingga 24 jam setelah melihat kebutuhan masyarakat untuk akses informasi publik,” ujarnya.

          KPK, kata Aida, berharap dengan adanya Call Center 198 tersebut, masyarakat lebih mudah mengakses informasi dari KPK. “Hal ini merupakan salah satu upaya KPK melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) UU KPK dan UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” jelasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.