Menu

Mode Gelap

Politik · 18 Jun 2017 21:30 WITA ·

Banyak Program Pemprov NTB Jalan di Tempat Dampak Gubernur Tak Ajak Koordinasi Bupati


					Drs. Ruslan Turmudzi Perbesar

Drs. Ruslan Turmudzi

MATARAM, DS – Fraksi PDIP DPRD NTB menilai kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab, sejumlah tugas melekat sesuai kewenangan gubernur selaku kepanjangan pemerintah pusat hingga kini belum bisa diaplikasikan dengan baik.

Akibatnya, program penurunan angka kemiskinan terlihat masih jalan ditempat. Itu terlihat, dari total jumlah penduduk miskin di NTB yang masih sekitar 786 ribu orang atau setara dengan 16,02 persen pada tahun 2016 lalu. Dimana, raihan tersebut merupakan tertinggi secara nasional.

“Data tingginya jumlah warga miskin tidak bisa terbantahkan. Inilah potret, jika pemerintahan Gubernur dan Wagub NTB kurang melakukan koordinasi dalam penanganan masalah kemiskinan,” tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Drs. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Sabtu (17/6).

Ia mengatakan, dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemda telah disebutkan jika kewenangan gubernur harus mampu melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada para bupati/walikota. Harapannya, semua program yang telah disusun sesuai penjabaran RPJMD dapat dilaksanakan sinergis dan pararel bersama dengan pemda kabupaten/kota.

Ruslan menyayangkan, sikap pemprov yang terkesan jalan sendiri melaksanakan programnya tanpa sama sekali melibatkan pemda kabupaten/kota. Ia mencontohkan, program unggulan pemprov itu. Diantaranya, Bumi Sejuta Sapi (BSS), program 100.000 wira usaha baru, Wisata Halal, Adono, Akino dan Absono.

“Sampai sekarang, banyak para bupati/walikota di NTB tak tahu akan program pemprov itu. Wajarlah, jika kita sebut pak Gubernur jalan sendiri alis one man show,” ujar Ruslan.

Menurutnya, dari sejumlah diskusi yang dilakukannya dengan para bupati/walikota di NTB, kebanyakan mereka tidak pernah sekalipun diajak berkomunikasi terkait pelaksanaan program oleh pemprov NTB. Parahnya, buruknya komunikasi serupa juga tidak dijalankan dengan baik oleh gubernur terhadap pada wakil rakyat NTB yang berada di DPR dan DPD RI.

“Sekali lagi, tidak bisa kita bangun daerah hanya one man show. Setiap elemen masyarakat yang punya kemampuan harus kita ajak bersama-sama, apalagi yang punya wilayah dan masyarakat itu adalah pemda kabupaten/kota dan bukannya provinsi,” kata Ruslan.

Dalam pasal 92 UU 23 tahun 2014, ungkap dia, telah disebutkan sebuah ketentuan. Yakni, jika gubernur tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal binwas sesuai pasal tersebut, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Jadi, jangan sampai kita mendegradasikan diri di mata pemerintah pusat melalui pertentangan dan perlawanan yang kita lakukan selama ini. Sekali lagi, silahkan, Pak Gubernur mengkritik pemerintah pusat. Tapi, perbaikilah dulu internal NTB yang kini masih banyak catatan-catatan yang perlu perbaikan,” jelas Ruslan.

Ia menambahkan, dalam turunan UU 23 tahun 2014. Yakni, PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, justru hingga kini, belum terlihat peran pemprov NTB guna memberikan dana bantuan kepada pemda kabupaten/kota selaku daerah bawahannya. Sehingga, asas dekonsentrasi secara tepat dan benar sebagai fungsi wakil pemerintah pusat juga tidak berjalan dengan baik.

“Jangan salahkan, jika selama ini banyak bupati/walikota di NTB yang menentang dan melawan pemprov NTB. Ya, kami anggap wajar, karena memang hak-hak mereka sama sekali tidak diberikan,” tandas Ruslan seraya meminta Gubernur beserta jajarannya agar mulai memperbaiki diri terkait komunikasi dan koordinasinya. fahrul

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Soal Pelayanan Mudik 2022, Puan Maharani Apresiasi Kerja Pemerintah dan TNI-Polri

17 Mei 2022 - 17:11 WITA

Isu Caleg Impor, Mik Sudi : Masyarakat Sudah Cerdas Pilih Wakil Terbukti Kerjanya

17 Mei 2022 - 07:03 WITA

Puan: Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Membantu dan Menjaga Kerukunan

16 Mei 2022 - 17:47 WITA

Penuhi Kriteria Pemimpin, Masinton : Mbak Puan Ditempa Sejarah dan Waktu Sejak Remaja

16 Mei 2022 - 17:44 WITA

PDIP NTB ubah mindset Memakmurkan Masjid dengan Menanam Pohon Buah Produktif

12 Mei 2022 - 16:14 WITA

Masuk Lima Gubernur Berpotensi Maju Pilpres 2024, Miliki Kendaraan PKS, Pangi : Peluang Zulkiefimansyah Terbuka Lebar

10 Mei 2022 - 16:55 WITA

Trending di Politik