Berbagi Berita Merangkai Cerita

Banyak Kesalahan Pasca Diteken, PKS Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja

20

MATARAM, DS – Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) secara substansi sudah menuai kontroversi sejak awal diusulkan oleh Pemerintah. Setelah melalui proses pembahasan dan pengesahan di DPR, Undang-Undang ini kemudian diserahkan ke Pemerintah dalam keadaan bermasalah.

Anggota Komisi V  DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama (SJP) mengatakan, banyak salah ketik di sana-sini. Sehingga, Pemerintah harus melakukan koreksi yang mengakibatkan munculnya banyak versi final RUU Cipta Kerja.

Proses koreksi itu sendiri menuai banyak protes dari kalangan akademisi karena seharusnya RUU tersebut tidak boleh diubah lagi sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Kemudian pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Hanya saja. Menurut Suryadi, dapat diasumsikan bahwa suatu dokumen negara yang ditandatangani oleh Presiden RI sudah melalui proses pemeriksaan yang sangat ketat, apalagi dokumen tersebut berupa Undang-Undang yang sudah pasti berdampak pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

“Namun demikian kenyataannya masih saja ditemukan banyak kesalahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi ini yang menyebabkan norma hukum menjadi tidak karuan,” tegasnya dalam siaran tertulisnya, Rabu (4/11).

Terkait dengan isu di Komisi V DPR RI. Suryadi mengaku, sebelumnya pihaknya telah menemukan adanya perubahan substansial akibat koreksi yang dilakukan Setneg terkait pengaturan keterbangunan perumahan pada Pasal 50 UU Nomor 11 tahun 2020 angka 7 yang mengubah Pasal 42 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kali ini, kata dia, setelah dilakukan penandatanganan oleh Presiden ditemukan kembali kesalahan lainnya yang dapat membingungkan stakeholder terkait yang terdampak UU ini.

Kesalahan itu, terletak pada pada Pasal 50 UU Nomor 11 tahun 2020 angka 5 yang mengubah Pasal 36 UU Nomir 1 Tahun 2011. Dimana pada ketentuan tersebut ditemukan adanya pengulangan norma yang serupa. Namun sebetulnya tidak sama.

Akibatnya, lanjut Suryadi, akan dapat menimbulkan kebingungan pada pihak yang terdampak terkait norma mana yang berlaku. Pada pengubahan tersebut disebutkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2011 diubah menjadi seperti dibawah ini :

Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam: a. bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama; b. bentuk dana untuk pembangunan rumah umum.

Sedangkan, pengubahan pada Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum”.

“Perbedaan kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi penyediaan hunian berimbang berupa rumah susun umum apakah harus dalam satu hamparan atau tidak. Sebab jika diterapkan secara tidak adil, bisa saja pada pengusaha tertentu diberikan kebebasan dalam memilih lokasi dalam membangun hunian berimbang. Sedangkan kepada pengusaha lainnya harus dalam satu hamparan yang tentunya dapat berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan,” jelas SJP menguraikan.

Adanya temuan ini, jelas Suryadi, membuktikan bahwa UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dibuat secara tergesa-gesa. Selanjutnya, menimbulkan banyak pertentangan di dalam ketentuan-ketentuannya. Mengingat, tidak sempat disinkronisasi dengan baik. Sehingga hasilnya adalah sebuah undang-undang yang tidak berkualitas.

“Maka, sudah sewajarnya apabila Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu guna membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Apalagi, substansinya dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat,” tandas Suryadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.