A place where you need to follow for what happening in world cup

Banyak Dispensasi Nikah Diajukan Setelah Perkawinan, Data Perkawinan Anak di NTB Amburadul

93

MATARAM,DS-Data kasus perkawinan anak di NTB masih amburadul. Pasalnya, masih dijumpai data yang tumpang tindih antara data resmi yang selama ini dilansir pemerintah dengan data yang ada di masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Sinkronisasi Data Kasus Perkawinan Anak yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Dinsos, LPA NTB, PKSAI, dan DP3Ap2KB tingkat provinsi dan kabupaten di NTB, Jumat (13/7).

Tumpang tindih data tersebut tidak lepas dari persoalan perbedaan dalam pengambilan data. Data perkawinan anak misalnya, kerap kali diambil dari Pengadilan Tinggi Agama atau KUA karena berkaitan dengan dispensasi nikah, kemudian data di Dinas Kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan yang mencantumkan umur pasien yang diperiksa dan data masyarakat di desa.

Khusus DP3Ap2KB masih berpatokan pada data resmi dari Pengadilan Tinggi Agama. Hanya saja, dalam dispensasi nikah perkawinan anak dilihat satu kasus baik laki-laki maupun perempuan. Padahal, dalam perkawinan anak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data DP3Ap2KB NTB, perkawinan anak di NTB bulan Februari 2021 mencapai 112 kasus, Maret sebanyak 92 kasus, April 55 kasus, Mei 126 kasus, dan juni 83 kasus. Data itu baru terjaring di 8 kabupaten/kota.

Hal yang nampak krusial adalah data dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan misalnya, mencatat perempuan-perempuan berusia anak yang memeriksakan kehamilan dan juga yang melahirkan condong jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus dispensasi nikah. Hal ini berarti terjadi selisih yang cukup tinggi.

Data lain adalah yang tercecer di masyarakat tanpa sepengetahuan aparat pemerintah. Perkawinan di bawah tangan ini biasa berlangsung di pedesaan. Bahkan pihak pemerintahan desa condong tidak mencatat peristiwa perkawinan tersebut. Karena itu, data perkawinan bawah tangan tidak masuk ke pemerintah kecuali jika mereka kemudian mengurus dispensasi nikah.

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3Ap2KB NTB, Dede Suhartini, mengakui masih amburadulnya data perkawinan anak itu. Ia mengatakan hanya berani mengambil data resmi dari institusi terkait. Sedangkan data di masyarakat dimana terjadi perkawinan bawah tangan, tidak masuk dalam hitungannya.

Menurut Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, belum ada sinkronisasi dan validasi data perkawinan anak di NTB. Data yang ada masih cerai berai dan berasal dari berbagai pihak. “Perlu ada satu pemahaman sehingga sangat menarik adanya pertemuan untuk menyatukan data,” ujarnya.

Ketua LPA NTB, Sahan SH, menambahkan banyak data perkawinan anak yang tidak tercatat oleh pihak desa dan kecamatan disebabkan pernikahan anak terlaksana di desa. Ia berharap hal itu perlu disempurnakan kembali agar bisa merencanakan suatu program dengan baik. “Kunci perkawinan anak adalah di tingkat kadus dan pengambil kebijakan di lingkungan,” ujarnya.

Nurjayanti DP3ApKB Kabupaten Dompu, mengakui selama ini pihaknya mengambil data di KUA. Karena itu ia menilai data tersebut  belum valid. Ketika diajak pihak Kemenag setempat keliling kecamatan, diperoleh fakta banyak yang tidak tercatat  KUA disebabkan perkawinan mereka di bawah tangan.

Dispensasi Nikah

Sementara itu diperoleh kasus  warga yang menikah dulu baru minta dispensasi. Setidaknya, kasus tersebut terjadi di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah.

“Ada yang bahkan memakai pengacara dan sudah dinikahkan secara dispensasi,” kata Ashab dari DP3Ap2KB Loteng, dalam pertemuan Sinkronisasi Data Kasus Perkawinan Anak yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama, LPA NTB, PKSAI Kota Mataram, Dinsos, dan DP3Ap2KB tingkat provinsi dan kabupaten di NTB, Jumat (13/7).

Karena itu, ia berharap jika ada permohonan masyarakat yang minta dispensasi, pihak dinas dilibatkan. Ia mencontohkan  ada anak 12 tahun di Loteng beralasan mau nikah melalui dispensasi. Pihaknya ingin menghalangi namun seminggu setelah datang lagi, sudah menjumpai si anak dinikahkan dengan alasan dispensasi. Karena itu ia  minta pihaknya dilibatkan untuk melihat kelayakan apakah anak itu layak dinikahkan.

“Itulah kenyataannya. Agar sebelum dispensaai ada syarat bilamana jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi,” cetusnya. Mustilkar dari DP3KBP3A Lobar, mengakui pula banyaknya kasus dispensasi diajukan setelah akad nikah dilakukan. Seharusnya sebelum peristiwa perkaqwinan.”Ini kasus-kasus yang terjadi di kita,” ujarnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.  menuturkan untuk masuk katagori dispensasi nikah sudah ada pedoman. Para pihak akan diperiksa, sudahkah yang bersangkutan siap menjalaninya. Pun ada surat keterangan kesehatan yang sesuai dengan peraturan. 

“Kebanyakan 90 persen yang masuk 16 tahun keatas. Dengan adanya perubahan undang-undang batas usia 19 tahun. Hal ini membuat angka membludak,” ujarnya seraya menambahkan dispensasi kebanyakan dengan alas an karena sudah terlanjur menyebar surat undangan. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas